JAKARTA – Rusia memberikan peringatan akan melakukan “tindakan penanggulangan” secara militer apabila negara-negara anggota NATO memperkuat kehadiran militer mereka di wilayah Greenland.

Ancaman dari pihak Moskow ini diutarakan oleh Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov.

Sejumlah negara NATO di Eropa telah menempatkan kontingen pasukan kecil di Greenland belakangan ini, menyusul pernyataan berulang Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang berminat mencaplok pulau di kawasan Arktik tersebut.

“Tentu saja, jika terjadi militerisasi di Greenland dan penciptaan kemampuan militer yang ditujukan ke Rusia, kami akan mengambil tindakan balasan yang memadai, termasuk tindakan teknis militer,” kata Lavrov saat berpidato di depan anggota Parlemen Rusia pada hari Rabu, seperti dilaporkan AFP, Kamis (12/2/2026).

Greenland, yang berpenduduk sekitar 57.000 jiwa, telah berstatus sebagai wilayah otonomi di bawah Denmark selama berdekade-dekade.

Bulan lalu, Trump membatalkan rencananya untuk merebut Greenland setelah mengaku mencapai kerangka kesepakatan dengan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte demi memastikan pengaruh AS yang lebih kuat.

Sebelumnya, Trump memperingatkan bahwa jika Amerika Serikat tidak menguasai Greenland, maka Rusia atau China yang akan melakukannya.

“AS, Denmark, dan Greenland harus menyelesaikan masalah ini sendiri,” ujar Lavrov. Ia juga menuding Denmark memperlakukan penduduk Greenland layaknya “warga negara kelas dua". Di sisi lain, pihak Greenland menegaskan bahwa kedaulatan dan integritas merupakan “garis merah” dalam setiap pembicaraan dengan Washington.

Tudingan Eropa Merusak Rencana Perdamaian AS

Mengenai upaya perdamaian antara Rusia dan Ukraina, Lavrov menyebut pihak Eropa dan Kyiv telah “memerkosa” rencana perdamaian AS yang sebelumnya diajukan kepada Moskow dalam pertemuan kepresidenan di Anchorage pada Agustus lalu.

Dalam wawancara dengan proyek online Empatia Manuchi di Moskow, Lavrov mengeklaim inisiatif perdamaian hampir tidak ada di Eropa, sementara AS berupaya lewat dokumen yang tersebar dalam berbagai versi setelah pertemuan di Alaska tersebut.

“Semua versi berikutnya mencerminkan upaya (Presiden Ukraina) Volodymyr Zelensky dan, terutama, para pendukungnya di Inggris, Jerman, Prancis, dan negara-negara Baltik untuk ‘memperkosa’ inisiatif Amerika ini,” kata Lavrov.

Ia menambahkan bahwa Rusia tetap terbuka untuk berkompromi, namun dengan catatan tertentu.

“Beberapa pihak mendesak kami untuk menunjukkan kesiapan untuk berkompromi. Dengar, kompromi tidak bisa mencakup prinsip-prinsip dasar yang menjadi sandaran keberadaan suatu negara—apalagi ketika kehidupan jutaan orang berada dalam bahaya,” katanya.

Lavrov berpendapat bahwa Zelensky tidak menunjukkan fleksibilitas karena tidak adanya tekanan yang diberikan kepada Ukraina.

Ia menyebut dokumen terbaru dari AS belum pernah dibagikan kepada Moskow, baik secara resmi maupun tidak resmi.

Terkait jaminan keamanan, Lavrov menilai Kyiv tidak mencari jaminan bersama Rusia, melainkan jaminan militer dari Barat untuk melawan Rusia.

Menurutnya, usulan jaminan yang bisa memicu perang otomatis dengan Rusia jika terjadi insiden adalah hal yang sangat berbahaya dan provokatif.

“Insiden apa pun yang dianggap tidak dapat diterima akan menjadi pemicu perang semacam itu. Dan kapasitas Zelensky dan para badutnya untuk memprovokasi insiden semacam itu sungguh di luar pemahaman,” katanya.