KAWULA.ID - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memastikan pasokan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia tetap aman hingga kuartal pertama tahun 2025. Kepastian ini disampaikan Anggota Komite BPH Migas, Basuki Trikora Putra, usai mengevaluasi realisasi penyaluran BBM nasional.

Dihimpun dari berbagai sumber, Trikora menjelaskan bahwa kuota dan penyaluran BBM sudah dirancang untuk mencukupi kebutuhan masyarakat hingga akhir 2025.

“Kami terus memantau perkembangan kebutuhan BBM secara nasional. Realisasi penyaluran hingga kuartal I 2025 dalam kondisi terkendali,” ujar Trikora, Jumat (9/5).

Ia menambahkan, ketahanan stok nasional terus dijaga bersama badan usaha penugasan, khususnya PT Pertamina (Persero), yang memiliki kapasitas infrastruktur dan produksi besar di berbagai wilayah. Fokus pemantauan saat ini dilakukan di wilayah Jawa bagian barat, di mana BBM jenis solar subsidi (JBT) dan pertalite (JBKP) tercatat dalam kondisi memadai.

Trikora juga memastikan ketersediaan pasokan Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) di wilayah Jawa bagian barat dalam kondisi aman.

"Secara keseluruhan Jawa bagian barat, untuk JBT Minyak Solar dan JBKP Pertalite dalam kondisi yang cukup," jelasnya.

Trikora juga menekankan pentingnya pemanfaatan kuota BBM subsidi dan kompensasi secara tepat sasaran. Hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Donny Maryadi Oekon, mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pasokan dan konsumsi BBM. Hal itu disampaikannya dalam kunjungan kerja Panitia Kerja Migas Komisi XII ke Cirebon, Jawa Barat, Kamis (8/5).

Dalam kesempatan itu ia juga menyoroti rencana pembangunan kilang baru dengan kapasitas 1 juta barel per hari sebagai langkah strategis mendukung ketahanan energi nasional.

"Kami ingin melihat rencana pemerintah untuk pengembangan kilang dengan kapasitas (produksi BBM) 1 juta barel per hari untuk mendukung ketahanan energi nasional, termasuk proses dan kualitas BBM serta pendistribusiannya agar lebih transparan dan tepat sasaran," katanya.

Turut hadir dalam kunjungan tersebut sejumlah anggota Komisi XII DPR RI serta perwakilan dari Kementerian ESDM dan pelaku industri migas. Kegiatan ini menjadi bagian dari pengawasan dan evaluasi langsung atas kesiapan infrastruktur dan distribusi energi nasional.