JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mendorong penguatan sektor energi dan ekonomi nasional menyusul eskalasi konflik bersenjata di Timur Tengah (Timteng) yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat.

Ibas, sebagaimana keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa, menyampaikan bahwa situasi tersebut berpotensi memperluas ketidakstabilan geopolitik global serta memberi tekanan signifikan terhadap perekonomian dunia, termasuk Indonesia.

"Dunia hari ini berada dalam situasi ketidakpastian yang serius. Ketika konflik bersenjata terjadi di pusat energi dunia, dampaknya menjalar ke seluruh negara, termasuk Indonesia. Kami harus waspada, responsif, dan strategis," ucapnya.

Menurut dia, konflik di kawasan strategis penghasil energi dunia itu tidak hanya berdampak pada negara yang terlibat langsung, tetapi juga membawa implikasi luas terhadap stabilitas energi, jalur perdagangan internasional, inflasi global, serta keamanan kawasan.

Secara khusus, Ibas menyoroti Selat Hormuz sebagai jalur vital perdagangan energi dunia.

Dengan posisi Iran yang berbatasan langsung dengan jalur sempit tersebut, eskalasi konflik dinilai berisiko menghambat distribusi bahkan memicu penutupan jalur.

Selat Hormuz, lanjut dia, menjadi jalur bagi 20 hingga 30 persen konsumsi minyak dunia setiap hari, sekaligus rute utama pengiriman gas alam cair (LNG) dari Qatar.

Apabila stabilitas di selat itu terganggu, dunia berpotensi menghadapi guncangan pasokan energi.

"Bagi Indonesia, ini bukan sekadar angka di pasar bursa, melainkan ancaman nyata terhadap biaya operasional industri dan ketersediaan BBM di tingkat ritel. Kami harus sadar bahwa gangguan di selat tersebut dapat melambungkan harga minyak mentah jauh di atas asumsi makro APBN kami," ucap Ibas.

Selain minyak mentah, dia menilai gangguan pada jalur tersebut juga berdampak sistemis terhadap rantai pasok global.

Kenaikan premi asuransi pengiriman serta pengalihan rute kapal tanker diperkirakan akan mendorong peningkatan biaya logistik internasional secara signifikan.

Situasi itu dinilai dapat menimbulkan efek berantai pada harga barang impor dan bahan baku industri di dalam negeri yang pada akhirnya berpotensi menekan pertumbuhan sektor manufaktur nasional.

Sebagai negara yang masih mengimpor sebagian kebutuhan energi, Indonesia disebut sangat rentan terhadap lonjakan harga minyak dunia.

Ibas memperkirakan kenaikan harga energi global bisa memicu tekanan pada APBN, inflasi sektor kebutuhan pokok, penurunan daya beli masyarakat, hingga hambatan aktivitas ekspor dan impor.

"Kami harus mengantisipasi dampak rambatan ekonomi global ini dengan langkah yang terukur dan kebijakan yang tepat sasaran demi menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional," tuturnya.

Menyikapi dinamika tersebut, Ibas menegaskan Indonesia tidak boleh hanya bersikap reaktif, tetapi perlu mengambil langkah strategis, antara lain melalui penguatan ketahanan energi, stabilitas ekonomi dan perlindungan masyarakat, serta menjalankan diplomasi yang aktif dan konsisten.

Dia juga mengingatkan bahwa konstitusi mengamanatkan Indonesia untuk turut melaksanakan ketertiban dunia. Nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan yang adil dan beradab serta persatuan harus menjadi kompas moral dalam diplomasi.

"Indonesia tidak boleh terjebak dalam polarisasi global. Kami adalah bangsa besar yang konsisten menolak perang dan kekerasan. Kami harus menjadi bangsa yang kokoh dalam nilai, kuat dalam ekonomi, dan bijak dalam diplomasi," ujarnya.

Ibas mengajak seluruh elemen bangsa, mulai dari pemerintah, parlemen, pelaku usaha hingga masyarakat, untuk memperkuat persatuan nasional dan semangat gotong royong.

Stabilitas dalam negeri diyakini menjadi kunci utama dalam menghadapi guncangan eksternal.

"Di tengah gejolak geopolitik global, Indonesia harus berdiri teguh sebagai jangkar stabilitas dan suara moral bagi perdamaian dunia," ucap Ibas.