JAKARTA – Lebih dari 25 negara dilaporkan telah menyetujui untuk terlibat dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, pada Senin (26/1/2026) menyatakan bahwa 20 negara sudah menyatakan kesiapannya untuk berpartisipasi.

Disusul pernyataan seorang pejabat AS pada Selasa (27/1/2026) yang menyebutkan bahwa kini lebih dari 25 negara telah resmi bergabung dalam Dewan Perdamaian tersebut.

Merujuk pada pengumuman resmi dari tiap negara, tercatat total ada 26 negara yang sepakat bergabung.

Negara-negara itu meliputi AS, Argentina, Albania, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Belarus, Bulgaria, Kamboja, Mesir, Hungaria, Indonesia, Israel, Yordania, Kazakhstan, Kosovo, Maroko, Mongolia, Pakistan, Paraguay, Qatar, Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab (UEA), Uzbekistan, dan Vietnam.

Di sisi lain, terdapat sejumlah negara yang memberikan indikasi maupun secara tegas menolak untuk terlibat. Berikut adalah daftar negara yang menolak bergabung dengan Dewan Perdamaian.

Prancis

Presiden Prancis, Emmanuel Macron, menepis tawaran Trump untuk masuk dalam keanggotaan Dewan Perdamaian.

Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, menjelaskan bahwa dewan ini dikomandoi oleh individu dengan "kekuasaan luas" yang memegang kendali atas persetujuan anggota, penunjukan pengganti, hingga hak veto terhadap keputusan mayoritas.

"Ini sangat-sangat jauh dari Piagam PBB," kata Barrot pada Senin (19/1/2026), seperti dikutip Politico.

Inggris

Inggris pun tidak berminat untuk bergabung. Menteri Luar Negeri Yvette Cooper memaparkan bahwa langkah itu diambil karena Dewan Perdamaian terkait dengan "perjanjian hukum yang menimbulkan isu yang jauh lebih luas".

Selain itu, muncul keresahan mengenai potensi keterlibatan Presiden Rusia, Vladimir Putin.

"Kami juga memiliki kekhawatiran tentang Presiden Putin yang menjadi bagian dari sesuatu yang bicara tentang perdamaian, padahal kami masih belum melihat tanda-tanda dari Putin bahwa akan ada komitmen terhadap perdamaian di Ukraina. Jujur saja, itulah yang seharusnya kita bicarakan," ucap Cooper, seperti dikutip The Guardian.

Jerman

Kanselir Jerman, Friedrich Merz, pada Jumat (23/1/2026) mengonfirmasi tidak akan ikut serta dalam badan bentukan Trump tersebut. Merz menilai ada poin-punan dalam organisasi itu yang tidak sejalan dengan "dasar konstitusional" Jerman.

Kendati demikian, Merz tetap membuka diri untuk mendiskusikan bentuk kerja sama lain dengan pihak Amerika Serikat, sebagaimana diwartakan Deutsche Welle (DW).

Spanyol

Perdana Menteri Pedro Sanchez pada Kamis (22/1/2026) menegaskan sikap untuk tidak berpartisipasi.

Menurut Sanchez, organisasi ini "berada di luar kerangka PBB" dan tidak menghadirkan perwakilan Palestina, padahal wilayah tersebut yang akan diawasi administrasinya.

"Masa depan Gaza harus ditentukan oleh warga Palestina sendiri," kata Sanchez setelah pertemuan informal dengan para pemimpin Uni Eropa di Brussels, seperti dikutip Anadolu Agency.

Italia

Perdana Menteri Giorgia Meloni turut menolak untuk bergabung.

Alasannya, sistem kerja organisasi tersebut bertentangan dengan konstitusi Italia yang melarang keterlibatan dalam badan internasional jika ada satu entitas, dalam hal ini Trump, yang memiliki otoritas lebih dominan dibanding entitas lainnya.

"Kami siap (bergabung), tapi ada masalah objektif dengan cara inisiatif ini disusun," kata Meloni di Roma, seperti dikutip Politico.

Norwegia

Menteri Luar Negeri Kristoffer Thoner menegaskan pemerintah Norwegia tidak akan mengambil bagian. Thoner menilai banyak aspek yang perlu diperjelas mengenai inisiatif Trump ini.

"Oleh karena itu, Norwegia tidak akan bergabung dengan pengaturan yang diusulkan untuk Dewan Perdamaian, dan karenanya tidak akan menghadiri upacara penandatanganan di Davos," kata Thoner pada Rabu (21/1/2026), seperti dikutip Euronews.

Awalnya, Dewan Perdamaian direncanakan untuk mengawasi rekonstruksi Gaza. Namun, isi piagamnya menunjukkan peran yang tidak terbatas hanya pada area Palestina saja.

"Bagi Norwegia, penting bagaimana proposal ini dikaitkan dengan struktur yang sudah mapan seperti PBB, dan dengan komitmen internasional kami," tambah Thoner.

Swedia

Perdana Menteri Swedia, Ulf Kristersson, juga menyatakan tidak akan bergabung. Serupa dengan Norwegia, Swedia merasa keberatan dengan isi piagam Dewan Perdamaian yang dinilai menyimpang dari mandat Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803.

"Dengan isi teks saat ini, Swedia tidak akan menandatanganinya," kata Kristersson pada Rabu (21/1/2026), seperti dikutip Sveriges Radio.

Slovenia

Perdana Menteri Robert Golob pada Rabu (21/1/2026) ikut menyatakan keberatan untuk bergabung.

Golob menyuarakan kekhawatiran yang sama dengan banyak negara terkait cakupan peran Dewan Perdamaian yang dianggap terlalu luas sehingga berisiko mengganggu stabilitas internasional.

"Kekhawatiran utama kami adalah mandat komite ini terlalu luas dan dapat merusak tatanan internasional yang didasarkan pada Piagam PBB," kata Golob, seperti dikutip portal berita N1.

Yunani

Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis juga menolak ajakan ini. Ia memandang Dewan Perdamaian tidak selaras dengan mandat DK PBB, sehingga bertolak belakang dengan prinsip yang dipegang Yunani.

"Konsensusnya adalah apa yang telah diumumkan Donald Trump jauh melampaui mandat Dewan Keamanan PBB," katanya, seperti dikutip Euronews.

Ukraina

Presiden Volodymyr Zelensky sampai saat ini menunjukkan tanda-tanda enggan bergabung. Hal ini dikarenakan Zelensky keberatan jika harus berada di bawah satu payung organisasi bersama Putin.

"Masih sangat sulit bagi saya membayangkan kami berada dalam dewan yang sama," kata Zelensky.

Kanada

Perdana Menteri Mark Carney semula sudah setuju untuk berpartisipasi. Namun, keikutsertaannya dibatalkan secara sepihak oleh Trump menyusul kritik yang dilontarkan Carney dalam forum World Economic Forum.

Carney kala itu mengajak para pemimpin negara kecil untuk bersatu menghadapi doktrin America First dan mengkritik "otoritarianisme serta pengucilan".

Lewat akun Truth Social pada Kamis (22/1/2026), Trump mengumumkan pencabutan undangan untuk Carney. Walau alasan resmi tidak dipaparkan, publik meyakini Trump berang akibat kritikan dari sang PM.

Selain daftar negara yang menolak, ada beberapa negara yang sudah menerima undangan namun belum memberikan respons resmi, di antaranya China, Kroasia, Siprus, India, Rusia, Singapura, serta Uni Eropa.