JAKARTA – Pemerintah Iran akhirnya memublikasikan data resmi mengenai jumlah korban jiwa selama deretan aksi demonstrasi berdarah yang terjadi sejak 28 Desember 2025 hingga saat ini.
Dalam rilis resmi pertamanya pada Rabu (22/1/2026), Yayasan Veteran dan Martir Iran, yang disiarkan oleh televisi negara, menyebutkan bahwa total terdapat 3.117 individu yang tewas selama aksi unjuk rasa berlangsung.
Dari akumulasi tersebut, sebanyak 2.427 korban tewas merupakan personel pasukan keamanan yang oleh Teheran dilabeli sebagai "martir" dan disebut sebagai korban "tidak bersalah".
"Sementara 690 orang lain adalah teroris, perusuh, dan pihak yang menyerang lokasi militer," kata Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran, Ali Akbar Pourjamshidian, seperti dikutip dari AFP pada Kamis (22/1/2026).
Ali Akbar Pourjamshidian menganggap besarnya angka "martir" ini menjadi cerminan dari "pengendalian diri dan toleransi aparat keamanan" ketika mengawal aksi protes.
Yayasan Veteran dan Martir juga melontarkan kecaman terhadap "musuh-musuh Iran" serta menuduh pihak Amerika Serikat telah memberikan dukungan dan persenjataan kepada para pelaku kekerasan dalam demo.
Di sisi lain, Direktur LSM Iran Human Rights (IHR) yang berkedudukan di Norwegia, Mahmood Amiry-Moghaddam, memprediksi bahwa angka kematian yang sesungguhnya jauh lebih tinggi.
Berdasarkan keterangan Mahmood Amiry-Moghaddam, seluruh bukti yang terkumpul mengindikasikan bahwa jumlah korban jauh melewati angka yang diklaim secara resmi oleh pemerintah Iran.
"Republik Islam memiliki pola yang terdokumentasi dengan baik dalam meremehkan secara sistematis kekerasan mematikan oleh negara," ujarnya kepada AFP.
Mahmood Amiry-Moghaddam memberikan peringatan bahwa jika pola pelaporan eksekusi diberlakukan, total korban tewas bisa menyentuh angka sekitar 25.000 orang.
Menurut Mahmood Amiry-Moghaddam, bukti-bukti memperlihatkan bahwa aparat negara memikul tanggung jawab atas aksi penembakan terhadap demonstran memakai peluru tajam.
Sementara itu, organisasi HAM, termasuk Amnesty International, berpendapat bahwa petugas keamanan secara terencana membidik para demonstran dari atas gedung dan mengarahkan tembakan tepat ke mata pengunjuk rasa.
Sampai saat ini, masih belum diperoleh data perbandingan mengenai korban tewas dari media pemerintah Iran lantaran koneksi internet yang masih terputus.
Seluruh lembaga pemantau korban juga menyatakan bahwa penetapan angka yang akurat terkendala oleh pemutusan jaringan internet yang diterapkan oleh otoritas Republik Islam.
Menurut catatan pemantau Netblocks, gangguan internet ini telah berjalan lebih dari 300 jam.
Gelombang protes yang awalnya dipicu oleh tuntutan atas krisis ekonomi yang merosot ini semakin melebar dan berubah menjadi gerakan yang menentang kepemimpinan rezim ulama yang memegang kekuasaan sejak Revolusi 1979, yang saat ini berada di bawah pimpinan Ayatollah Ali Khamenei.
Para pengunjuk rasa anti-pemerintah mendesak agar Khamenei turun dari jabatannya. Gerakan ini juga mendapat sokongan dari Putra Mahkota Eks Shah Iran, Mohammad Reza Pahlavi, yakni Reza Pahlavi, yang saat ini masih menetap di lokasi pengasingannya di luar negeri.
Reza Pahlavi, yang merupakan mitra Amerika Serikat dan Israel, mendorong para demonstran anti-pemerintah Iran untuk konsisten berunjuk rasa dan mulai menggerakkan massa guna mengambil alih kota serta menggulingkan pemerintahan.
Reza Pahlavi juga memberikan janji untuk kembali ke Iran dan memberikan dukungan secara langsung kepada para demonstran.
Di waktu yang sama, Khamenei beserta jajaran pemerintahan Iran meyakini bahwa Amerika Serikat menjadi dalang di balik aksi demonstrasi ini.