JAKARTA – Terdapat 11 wilayah kabupaten/kota di Pulau Sumatera yang hingga kini masih menetapkan status tanggap darurat setelah bencana banjir bandang dan tanah longsor menghantam daerah tersebut pada penghujung November 2025.

Kepala Pusat Data dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, menjelaskan bahwa 11 wilayah itu tersebar di Provinsi Aceh dan Sumatera Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah terus mengupayakan percepatan pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang menerjang tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

11 wilayah tanggap darurat

Lewat konferensi pers pada Minggu (4/1/2026), Abdul memaparkan bahwa Sumatera Utara kini sudah terlepas dari status tanggap darurat.

Hal ini dikarenakan dua kabupaten/kota terdampak memilih untuk tidak memperpanjang status tersebut. Dengan demikian, 14 wilayah di Sumatera Utara kini telah beralih ke status transisi darurat.

“Jadi, saat ini di Sumatera Utara sudah tidak ada kabupaten/kota dengan status tanggap darurat,” tegas dia.

Untuk wilayah di Sumatera Barat, perpanjangan status tanggap darurat kini hanya berlaku di Kabupaten Agam.

Hingga tiga hari yang lalu, daerah ini masih dilanda longsor susulan. Bencana itu berupa banjir lumpur yang membawa batu-batu besar, atau yang secara lokal disebut sebagai galodo.

“Jadi, banjir lumpur diikuti oleh batu-batu besar yang di daerah disebut Galodo itu masih terjadi. Karena memang di bagian hulunya terdeteksi ada rekahan-rekahan yang kalau ada hujan dengan intensitas sedang tapi durasi lama, ini masih berpotensi untuk terjadi longsor susulan,” ujar dia.

Selain Kabupaten Agam, seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat sudah melepaskan status tanggap darurat dan masuk ke masa transisi darurat.

Sementara itu di Aceh, tercatat 10 daerah masih memperpanjang status tanggap darurat, dan 8 daerah lainnya sudah berstatus transisi darurat.

Dikutip dari Antara, pada Rabu (31/12/2025), 10 kabupaten di Aceh telah memperlama masa status tanggap darurat bencana hidrometeorologi 2025.

Hal ini disebabkan 10 wilayah tersebut masih memerlukan penanganan yang lebih intensif guna memulihkan kondisi daerah.

"Perpanjangan status tanggap darurat ini bertujuan agar penanganan dapat berjalan lebih optimalkan di lapangan," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh sekaligus Ketua Posko Tanggap Darurat Bencana Aceh, M Nasir, di Banda Aceh, Rabu lalu.

Sebanyak 10 wilayah telah melakukan perpanjangan status tanggap darurat. Kabupaten Aceh Tamiang dan Bireuen menetapkan status ini mulai 24 Desember 2025 hingga 6 Januari 2026.

Kemudian, Kabupaten Aceh Timur, Aceh Tenggara, serta Aceh Tengah memberlakukan status tanggap darurat sejak 26 Desember 2025 sampai 8 Januari 2026.

Kabupaten Aceh Utara menerapkan perpanjangan mulai 30 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026.

Kabupaten Bener Meriah menambah masa status tanggap darurat selama tujuh hari, terhitung dari 31 Desember 2025 hingga 6 Januari 2026.

Sementara itu, Kabupaten Gayo Lues menetapkan status tersebut sejak 22 Desember 2025 dan berakhir pada 31 Desember 2025. Adapun Kabupaten Pidie memberlakukan status tanggap darurat dari 25 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026.

Terakhir, Kabupaten Pidie Jaya menetapkan masa tersebut mulai 23 Desember 2025 dan berakhir pada 31 Desember 2025.

Apa itu status tanggap darurat?

Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, status bencana terbagi dalam beberapa tingkatan. Status tanggap darurat diambil jika wilayah terdampak sudah melewati fase siaga darurat.

Status ini dijalankan saat bencana telah mengganggu aktivitas hidup masyarakat, dengan parameter sebagai berikut;

Informasi ancaman bagi kehidupan dan penghidupan: saran dari instansi teknis menyebutkan bahwa ancaman bencana sudah mengganggu kehidupan warga, sehingga membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat.

Langkah penanganan yang dapat dijalankan usai status tanggap darurat ditetapkan antara lain:

1. Pengkajian cepat terhadap keadaan dan kebutuhan penanganan darurat bencana.
2. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana, termasuk perancangan rencana operasi dengan merujuk pada rencana kontijensi.
3. Penyelamatan serta evakuasi warga korban maupun pengungsi.
4. Pemenuhan kebutuhan pokok bagi korban dan pengungsi.
5. Perlindungan bagi kelompok rentan.
6. Pengendalian terhadap sumber ancaman bencana.
7. Perbaikan fungsi prasarana serta sarana vital.

Pemutakhiran penanganan

Berdasarkan data BNPB pada Minggu (4/1/2026) pukul 16.00 WIB, tercatat 1.177 orang dinyatakan meninggal dunia akibat banjir bandang serta tanah longsor yang menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Abdul menjelaskan, proses pembaruan data korban hilang terus dijalankan, termasuk identifikasi korban jiwa serta pengecekan ulang data warga yang dilaporkan hilang di level desa dan kecamatan.

Ia menyebutkan, hari ini terdapat pengurangan 17 nama dalam daftar orang hilang setelah adanya koreksi dari aparat desa, kecamatan, maupun pihak keluarga.

“Sehingga jumlah total rekapitulasi nama korban yang masih dalam daftar pencarian tim SAR gabungan itu 148 jiwa,” ucap Abdul.

Di sisi lain, terjadi penurunan jumlah pengungsi di Provinsi Aceh. Dengan demikian, total warga yang masih mengungsi mencapai 242.174 jiwa.

BNPB juga menginformasikan bahwa jalan nasional di Provinsi Aceh sudah fungsional dan dapat dilewati kendaraan darat. Meski begitu, masih ada beberapa titik, terutama di jalur Bireuen–Bener Meriah, yang jembatannya masih dalam proses perbaikan.

“Meskipun saat ini ada jalur alternatif (Bireuen–Bener Meriah) sedikit melingkar yang bisa dilewati sehingga jalur ini sudah fungsional,” ucap dia.

Ia menambahkan, perbaikan jembatan terus dikebut, termasuk pemasangan jembatan Bailey di sejumlah lokasi, seperti yang dilaporkan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak saat Presiden Prabowo Subianto meninjau Aceh Tamiang.

Selain itu, pemerintah memprioritaskan kesiapan menjelang hari pertama sekolah pada Senin (5/1/2026).

Proses pembersihan area sekolah masih terus berlangsung, begitu pula dengan fasilitas kesehatan, termasuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

“Meskipun secara umum ini layanan sudah berfungsi,” ungkap dia.

Selanjutnya, upaya pengadaan air bersih masih terus dilakukan di beberapa lokasi melalui bantuan mobil tangki, toren, hidran, serta pembuatan sumur bor.

Pemerintah pun tetap menyokong mobilisasi pasien atau warga yang membutuhkan perawatan lebih lanjut ke Banda Aceh atau Medan dari daerah yang aksesnya masih terhambat.