JAKARTA – Pemerintah Indonesia lewat Kementerian Pertanian (Kementan) berupaya terus menjaga swasembada pangan yang berkelanjutan dengan secara resmi mendirikan 33 Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian di 33 provinsi seluruh Indonesia.

Langkah pembentukan ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2025, yang bertujuan untuk menyediakan pendampingan teknologi pertanian di berbagai wilayah dalam rangka mendukung swasembada pangan yang berkesinambungan.

Unit Balai Besar tersebut berada di bawah koordinasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP).

Lembaga ini mengemban tanggung jawab untuk mengoordinasikan serta melaksanakan penerapan hasil perakitan serta perekayasaan paket teknologi yang bersifat spesifik lokasi dan modernisasi sektor pertanian.

Kepala BRMP, Fadjry Djufry, menjelaskan bahwa ke-33 Balai Besar ini merupakan bentuk peningkatan status dari Balai Penerapan Modernisasi Pertanian yang sudah beroperasi sebelumnya.

Melalui perubahan status ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat, terutama dalam memperluas jangkauan program serta kebijakan Kementan di setiap wilayah.

"Dengan jaringan kerja yang menjangkau dari pusat hingga daerah, BRMP memainkan peran penting dalam percepatan modernisasi sektor pertanian melalui pengembangan inovasi teknologi, penerapan standar mutu, dan peningkatan kapasitas kelembagaan," kata Fadjry dalam keterangan resmi, dikutip pada Selasa (6/1/2026).

Fadjry memaparkan bahwa Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian akan bertugas melakukan identifikasi serta verifikasi kebutuhan teknologi, kegiatan perekayasaan, pengujian, diseminasi, hingga penerapan model pertanian modern dan paket teknologi spesifik lokasi.

Selain itu, Balai Besar ini pun mengemban tugas untuk memproduksi benih maupun bibit sumber yang berkualitas unggul dan telah tersertifikasi demi memacu produktivitas serta menunjang keberlangsungan swasembada pangan.

"Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian hadir untuk memastikan ketersediaan benih dan bibit sumber yang bermutu dan tersertifikasi sebagai fondasi peningkatan produktivitas pertanian, guna mendukung swasembada pangan berkelanjutan dan memperkuat ketahanan pangan nasional," sebut Fadjry.

Fadjry menambahkan pula bahwa kehadiran lembaga ini diproyeksikan dapat memfasilitasi sekaligus memberikan asistensi bagi program pembangunan pertanian di tingkat daerah.

Pemerintah memegang komitmen untuk mengakselerasi modernisasi pertanian di daerah, memperkuat kapasitas para petani serta pelaku usaha, dan mewujudkan sektor pertanian yang produktif, efisien, serta kompetitif demi menopang ketahanan pangan nasional.

Di sisi lain, dalam berbagai kesempatan, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman terus memberikan penekanan terhadap pentingnya aspek modernisasi serta pemanfaatan teknologi di bidang pertanian.

Amran mengungkapkan bahwa implementasi teknologi pertanian sanggup mendongkrak produksi secara lebih efisien.

Ia terus mendorong agar mekanisasi serta teknologi unggulan dapat dioptimalkan secara luas demi tercapainya kemandirian pangan.

"Kami tidak boleh setengah-setengah dalam meningkatkan produksi pangan. Semua harus berbasis inovasi dan teknologi. Dengan teknologi, produktivitas naik, indeks pertanaman naik, kemudian biaya produksi turun. Inilah pertanian modern, transformasi dari sistem tradisional ke mekanisasi penuh," ucapnya.

Presiden RI Prabowo Subianto direncanakan hadir dalam kegiatan Panen Raya serta Pengumuman Swasembada Pangan yang dilaksanakan di Karawang, Jawa Barat, pada Rabu (7/1/2026). Agenda tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 09.00 hingga 11.00 WIB.