JAKARTA - Kabar pencairan Gaji ke-13 tahun 2026 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) kini ramai diperbincangkan sekaligus memicu kekhawatiran. 

Hal ini dipicu oleh isu yang menyebut adanya potensi pemotongan hingga 25 persen akibat kebijakan efisiensi anggaran negara.

Isu tersebut muncul di tengah dinamika ekonomi global dan kenaikan harga minyak dunia yang menekan belanja negara, terutama pada subsidi energi. 

Pemerintah disebut tengah mencari cara menjaga stabilitas fiskal, yang kemudian menimbulkan kecemasan di kalangan PNS, TNI, dan Polri.

Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya memberikan tanggapan terkait hal ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai isu pemotongan 25 persen, Purbaya menegaskan bahwa belum ada informasi pasti mengenai rencana tersebut.

“Saya enggak tahu itu,” ujar Purbaya singkat saat ditemui di Jakarta terkait isu pemotongan Gaji Ke-13 tersebut.

Meski begitu, Menteri Keuangan tidak menampik bahwa pemerintah sedang melakukan kajian mendalam terhadap skema belanja pegawai tahun ini. Hingga kini, belum ada keputusan final yang bisa diumumkan secara resmi.

“Masih dipelajari (efisiensi gaji ke-13 ASN),” tambahnya, sembari meminta para ASN untuk menunggu hasil kajian pemerintah yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi global.

Di sisi lain, Airlangga Hartarto memberikan kepastian bahwa Gaji ke-13 tetap masuk dalam rencana belanja negara dan dijadwalkan cair pada pertengahan tahun, yakni Juni 2026.

“Saya garis bawahi THR tidak sama dengan gaji ke-13, biasa diberikan di bulan Juni,” tegas Airlangga.

Kepastian waktu pencairan ini memberi sedikit kelegaan, mengingat Gaji ke-13 kerap digunakan ASN untuk kebutuhan pendidikan menjelang tahun ajaran baru. 

Berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 2026, penerima mencakup PNS, CPNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, hingga pejabat negara. Kini, para abdi negara berharap nominal yang diterima tetap utuh tanpa terdampak kebijakan efisiensi.