KAWULA ID - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengambil langkah berani dengan melarang kegiatan wisuda, studi tur, dan perpisahan sekolah dari jenjang PAUD hingga SMA. Dedi menyebut, kebijakan ini sebagai bagian dari upaya menekan maraknya praktik pinjaman online (pinjol) di kalangan masyarakat, khususnya di Jawa Barat.

“Masalah utamanya, saya hentikan kegiatan wisuda karena ingin menurunkan angka pinjaman online. Jawa Barat itu peringkat tertinggi, dan salah satu konsumsinya untuk kegiatan anak-anak,” ujar Dedi saat mengunjungi SMAN 2 Purwakarta, Rabu (13/5), dihimpun dari berbagai sumber.

Dedi menyoroti realita di mana banyak orang tua memaksakan diri memenuhi kebutuhan non-esensial anak, seperti ponsel hingga pesta perpisahan, meski tak punya kemampuan finansial. Tak jarang, jalan pintas yang diambil adalah berutang lewat pinjol.

Data dari Bappeda Jawa Barat mencatat total utang pinjol warga Jabar pada 2024 mencapai Rp18,6 triliun, dengan lebih dari 5 juta rekening aktif. Mirisnya, kata Dedi, budaya 'yang penting kelihatan kaya' ini justru mendorong perilaku konsumtif yang kian mengakar.

Menurutnya, paradigma dengan menempuh 'jalan pintas' ini harus diubah. Kebiasaan masyarakat yang penting tampak sejahtera meski utang menumpuk, itu menjadi PR besar dirinya selaku Gubernur Jabar.

"Kita harus berani patahkan budaya ‘kajenting tekor asal sohor'. Artinya walaupun dia berutang yang penting di luar kelihatan kaya," katanya.

Pemerintah daerah pun kini berfokus pada langkah preventif, termasuk mendukung penerapan PP Tunas yang mengatur konten digital ramah anak. Dedi meyakini regulasi ini bisa menjadi garda depan dalam menjaga generasi muda dari jerat pinjol dan kecanduan game online.

"Saya berpikir harus ada hulunya yang sebenarnya dibenahi. PP ini sebenarnya hulu dari seluruh pembenahan penggunaan media sosial," pungkas Dedi.