Pileg DPRD, PDIP Ingin Parliamentary Threshold 4 Persen Diterapkan

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berpidato saat peringatan HUT ke-45 PDIP di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (10/1/2018). (Foto: tirto.id/Andrey Gromico)

Pada pemilihan anggota legislatif DPRD provinsi dan kabupaten/kota, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ingin agar ambang batas parlemen atau parliamentary threshold diterapkan. Hal itu menjadi usulan PDIP untuk merevisi UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Menurut Wakil Ketua Komisi II fraksi PDIP, Arif Wibowo pihaknya ingin parliamentary threshold di DPRD provinsi sebesar 4 persen dan DPRD kabupaten/kota 3 persen.

"Provinsi 4 persen, kabupaten/kota 3 persen," ucapnya, Jumat (6/12/2019), sebagaimana dikutip dari CNNIndonesia.com.

Adapun parliamentary threshold atau ambang batas parlemen adalah syarat yang harus dipenuhi partai politik peserta pemilu agar mendapat kursi DPR. Partai politik yang hanya meraih suara di bawah ambang batas parlemen, diketahui tidak akan mendapat kursi di DPR. Dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang ada saat ini, parliamentary threshold 4 persen hanya berlaku bagi pileg level DPR, sedangkan pileg level DPRD provinsi dan kabupaten/kota menerapkan parliamentary threshold 0 persen.

Di sisi lain, partai besutan Megawati Soekarnoputri itu juga ingin revisi UU Pemilu nanti berisi mengatur tentang parliamentary threshold DPR sebesar 5 persen atau naik dari sebelumnya yang hanya 4 persen. Disampaikan Arif, pihaknya ingin sistem presidensial di Indonesia dapat berjalan lebih efektif, yang di antara caranya adalah dengan menyederhanakan jumlah fraksi partai politik di DPR. Ia pun yakin keputusan akan lebih cepat diambil apabila fraksi parpol di DPR tidak terlalu banyak.

"Kami ingin multi partai sederhana. Kalau sekarang ini adalah multi partai tidak sederhana. Yang terjadi adalah yang mengambil keputusan tidak sederhana juga. Jadi rumit. Lambat," paparnya.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa PDIP lebih suka mempertahankan presidential threshold yang diterapkan saat ini, yakni 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional. PDIP, kata dia lagi, juga ingin revisi UU Pemilu memuat tentang pengurangan masa kampanye, tidak seperti pada Pemilu 2019 dengan masa kampanye berlaku lebih dari 6 bulan.

Di samping itu, PDIP pun ingin agar UU Pemilu yang baru nanti memuat soal koalisi partai politik permanen. Arif memandang, hal itu perlu ada untuk mencegah sikap pragmatis partai politik.

"Dimungkinkan koalisi parpol juga diatur, supaya tidak pragmatis. Koalisi yang relatif permanen, pelembagaan koalisi," tuntasnya.(but)







[Ikuti Terus Kawula.id Melalui Sosial Media]






Berita Lainnya...

Tulis Komentar