JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, membahas upaya akselerasi pemulihan pascabencana yang berbasis pada dashboard data tunggal.

Diskusi tersebut dilakukan saat Tito menerima Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti beserta jajarannya di Posko Satgas PRR, Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (9/2/2026).

Dalam pertemuan itu, Tito menjelaskan bahwa BPS telah mengantongi data komprehensif terkait kondisi wilayah terdampak bencana.

Data tersebut diperoleh melalui survei dan penugasan tim BPS yang terjun langsung ke lokasi bencana di tiga provinsi yang terdampak.

“Ibu Kepala BPS menyampaikan, karena Ibu Kepala BPS sudah melakukan survei dan mengirimkan banyak tim ke daerah bencana ini, tiga [provinsi] ini, Ibu Kepala BPS sudah memiliki dashboard tentang data-data bencana,” ujar Tito dalam rilis pers pada Selasa (10/2/2026).

Menurut Tito, keberadaan dashboard data tunggal menjadi instrumen krusial guna menyamakan persepsi antar kementerian dan lembaga (K/L).

Selain itu, dashboard tersebut dapat dipergunakan untuk pembagian peran sekaligus memantau progres pemulihan di lapangan secara lebih terukur.

“Kami harapkan adanya dashboard sangat diperlukan sekali untuk menyatukan pandangan kami. Update tentang situasi daerah bencana, dan itu bisa menjadi modal kami untuk membagi tugas,” kata Tito.

Tito memaparkan bahwa dari total 52 kabupaten/kota di tiga provinsi terdampak, pemerintah menitikberatkan penanganan pada sepuluh daerah dengan tingkat kerusakan terparah.

Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Agam, Padang Pariaman, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Pidie Jaya, dan Aceh Tengah.

“Di bagian gunung, itu adalah Aceh Tengah, dengan berbagai indikator yang sudah kami buat. Daerah-daerah lainnya sudah saya sampaikan, banyak yang sudah normal sepenuhnya, ada yang mendekati normal,” ucap Tito.

Lebih lanjut, Tito menyampaikan bahwa untuk mencapai status normal fungsional diperlukan waktu kurang lebih dua bulan, dengan catatan seluruh pihak bekerja secara terpadu dan optimal.

Normal fungsional mencakup pulihnya operasional pasar, sekolah, rumah sakit, aliran listrik, serta fasilitas dasar lainnya.

“Ini berbeda dengan normal permanen. Kalau normal permanen, tentu membutuhkan waktu yang lebih lama, mungkin bisa sampai dua tahun,” kata Tito.

Tito kemudian membandingkan situasi ini dengan pengalaman penanganan pascatsunami Aceh, di mana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh membutuhkan waktu hingga lima tahun.

Hal tersebut karena pembangunan infrastruktur permanen seperti jembatan, jalan, dan gedung publik memerlukan proses yang panjang.

“Di samping itu juga masalah gedung, misalnya sekolah yang betul-betul hancur. Itu juga butuh waktu. Yang cukup lama juga adalah sungai, karena banyak sungai besar, seperti di Aceh Tamiang,” tutur Tito.

Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti melaporkan progres dashboard data tunggal yang sedang disiapkan sebagai landasan agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.

Amalia menekankan bahwa pembangunan dashboard ini memerlukan dukungan serta kolaborasi kuat lintas kementerian dan lembaga.

“Ini luar biasa, karena sudah mendapat dukungan dari berbagai kementerian dan lembaga untuk membangun dashboard data tunggal,” ujar Amalia.

Sebagai informasi, pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Teguh Setyabudi, Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini, serta Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Nashrul Wajdi.