JAKARTA – Konflik di sekitar Selat Hormuz selalu memicu satu pertanyaan besar: jika jalur ini terganggu, siapa yang sebenarnya diuntungkan dan siapa yang paling dirugikan? Pertanyaan ini penting karena Hormuz bukan sekadar titik sempit di peta, melainkan salah satu jalur energi paling vital di dunia. 

International Energy Agency (IEA) mencatat bahwa pada 2025 hampir 20 juta barel per hari minyak diekspor melalui selat ini, dan sekitar 25% perdagangan minyak laut dunia melintas di sana. Di sisi gas, lebih dari 110 bcm LNG juga melewati Hormuz pada 2025. 

Dalam eskalasi terbaru, IEA bahkan menyebut gangguan lalu lintas di Hormuz telah mendorong pelepasan stok darurat terbesar dalam sejarah lembaga tersebut, yakni 400 juta barel dari cadangan darurat negara-negara anggota. (IEA)

Tetapi “untung” dalam konteks Hormuz harus dibaca secara hati-hati. Jika ada pihak yang diuntungkan, itu biasanya hanya keuntungan relatif, bukan keuntungan bersih. Produsen di luar Teluk yang tidak terlalu bergantung pada Hormuz cenderung memiliki posisi lebih baik ketika gangguan pasokan menaikkan harga minyak atau memaksa pembeli Asia mencari pasokan alternatif. 

Amerika Serikat adalah contoh yang paling jelas: EIA mencatat bahwa pada 2024 impor minyak mentah dan kondensat AS dari negara-negara Teluk Persia melalui Hormuz hanya sekitar 0,5 juta barel per hari, setara 7% dari total impor crude AS dan hanya sekitar 2% dari konsumsi petroleum liquids AS. 

Di saat yang sama, IEA mencatat bahwa kenaikan output dari produsen di luar OPEC+ ikut menjadi bantalan ketika pasokan Timur Tengah terganggu. Dengan kata lain, semakin kecil ketergantungan pada Hormuz, semakin besar ruang untuk menjadi “pemenang relatif” saat pasar mengetat. (Administrasi Informasi Energi AS)

Namun, menganggap Iran otomatis diuntungkan juga keliru. Secara geopolitik, Iran memang bisa menggunakan ancaman terhadap Hormuz sebagai instrumen tekanan. Tetapi secara ekonomi, Iran juga sangat bergantung pada selat tersebut. IEA menegaskan bahwa Iran, bersama Irak, Kuwait, Qatar, dan Bahrain, bergantung pada Hormuz untuk menyalurkan sebagian besar ekspor minyaknya. 

EIA juga mencatat bahwa jalur alternatif Iran melalui Goreh-Jask pipeline masih sangat terbatas: kapasitas efektifnya sekitar 300 ribu barel per hari,  dan pada musim panas 2024 ekspor yang benar-benar memanfaatkan jalur itu bahkan berada di bawah 70 ribu barel per hari sebelum pemuatan berhenti setelah September 2024. Artinya, bila Hormuz terganggu berat, Iran bukan hanya menekan pasar global, tetapi juga menekan jalur ekspornya sendiri. (IEA)

Pihak yang paling jelas menjadi pecundang utamanya adalah Asia. EIA memperkirakan bahwa pada 2024 sekitar 84% crude oil dan condensate serta 83% LNG  yang melewati Hormuz berakhir di pasar Asia. Untuk crude oil dan condensate, Tiongkok, India, Jepang, dan Korea Selatan merupakan tujuan terbesar. 

Data EIA yang lebih baru juga menunjukkan bahwa pada semester I 2025, sekitar 89% crude oil dan condensate yang bergerak melalui Hormuz menuju pasar Asia, dan empat negara tadi menyumbang 74% dari seluruh aliran tersebut. IEA bahkan mencatat bahwa sekitar 80% minyak dan produk minyak yang melalui Hormuz pada 2025 ditujukan ke Asia. Itu berarti, ketika Hormuz bermasalah, pusat gravitasi risikonya hampir pasti bergeser ke Asia. (Administrasi Informasi Energi AS)

Kerentanan itu tidak berhenti pada minyak. Untuk LNG, situasinya bahkan lebih sensitif. IEA menyebut sekitar 93% ekspor LNG Qatar dan 96% ekspor LNG UEA pada 2025 masih melintasi Hormuz, dan hampir 90% total LNG yang diekspor via selat itu ditujukan ke Asia. EIA juga mencatat bahwa pada 2024 sekitar 20% perdagangan LNG global melewati Hormuz, dengan Tiongkok, India, dan Korea Selatan sebagai tujuan terbesar. Karena tidak ada jalur alternatif yang sepadan untuk memindahkan volume LNG tersebut ke pasar, maka gangguan berkepanjangan di Hormuz berisiko menekan pasar gas Asia jauh lebih cepat daripada yang sering dibayangkan. (IEA)

Di titik ini, pandangan Dr. Ardian Nengkoda menjadi relevan. Dalam perspektifnya, gangguan di Hormuz tidak boleh dibaca hanya sebagai gangguan pada pasar energi, melainkan juga sebagai tekanan pada rantai industri turunannya. Minyak dan gas adalah input penting bagi industri kimia, petrokimia, pupuk, dan berbagai produk manufaktur. 

Maka ketika harga energi melonjak, efeknya dapat menjalar ke biaya produksi, transportasi, hingga harga pangan. Ini sejalan dengan temuan IEA dalam Oil Market Report Maret 2026 yang menyebut gangguan pasokan LPG dan naphtha sudah mulai memaksa pabrik petrokimia menurunkan produksi polimer, sementara pasokan LPG untuk kebutuhan rumah tangga ikut terancam di sejumlah negara. (IEA)

Pandangan itu diperkuat oleh Ignatius Emmanuel, Ketua IATMI KSA, yang menekankan bahwa negara-negara Asia akan menanggung tekanan bukan hanya dari sisi minyak bumi, tetapi juga dari produk petrokimia dan pupuk. Ini penting karena Asia adalah kawasan manufaktur terbesar di dunia. Jika jalur energi utamanya terganggu, maka biaya bahan baku naik, biaya logistik membesar, dan stabilitas industri hilir ikut tertekan. Dalam konteks ini, Hormuz bukan lagi sekadar isu keamanan energi, tetapi juga isu ketahanan industri dan pangan.

Lalu, di mana posisi Indonesia?  Indonesia memang bukan pembeli terbesar energi Teluk dibanding Tiongkok, India, Jepang, atau Korea Selatan. Namun Indonesia tetap rentan karena ketergantungannya pada impor energi dan sensitivitas fiskalnya terhadap lonjakan harga global. BPS mencatat bahwa impor migas Indonesia pada 2024 mencapai USD 36, 28 miliar. Laporan Kinerja Kementerian ESDM 2024 juga menyebut bahwa dalam lima tahun terakhir rata-rata rasio impor BBM terhadap kebutuhan nasional mencapai 33%, sementara impor LPG mencapai 76%. 

Di sisi lain, pemerintah sendiri mengakui kapasitas storage BBM nasional selama ini masih terbatas, yakni maksimal sekitar 25 hari. Sementara itu, UU APBN 2026 memproyeksikan harga minyak dunia sebesar USD 70 per barel dan nilai tukar rupiah sebesar Rp16.500 per dolar AS. Kombinasi fakta ini menunjukkan bahwa bagi Indonesia, risiko utama dari Hormuz bukan semata kelangkaan fisik jangka pendek, melainkan transmisi shock harga global ke impor energi, subsidi, APBN, dan nilai tukar. (Badan Pusat Statistik Indonesia)

Dalam perspektif operasional industri, dampak kenaikan harga minyak global juga langsung dirasakan oleh sektor hilir. Hadi Ismoyo, Praktisi Migas Indonesia yang sekaligus Dewan Penasehat IATMI Pusat, menjelaskan bahwa ketika harga minyak bergerak mengikuti pasar internasional, sementara harga produk BBM domestik telah ditetapkan sebelumnya, maka tekanan akan langsung terjadi pada margin pengolahan. Dalam kondisi ini, harga keekonomian produk seharusnya lebih tinggi dari harga jual yang telah dikunci, sehingga berpotensi menggerus margin bahkan menjadi negatif.

Ia menekankan bahwa dalam konteks Indonesia, persoalan ini pada akhirnya kembali pada kebijakan fiskal dan subsidi energi. Dengan mayoritas end user BBM adalah pemerintah dalam bentuk penugasan, terdapat dua opsi mitigasi utama: penyesuaian harga BBM atau peningkatan pagu subsidi. Keduanya merupakan keputusan yang tidak mudah, tetapi menjadi konsekuensi dari tekanan harga energi global.

Lebih lanjut, Hadi Ismoyo juga menyoroti bahwa upaya efisiensi di kilang hanya memberikan dampak terbatas dalam kondisi lonjakan harga yang signifikan. Karena itu, strategi yang lebih realistis dalam jangka pendek adalah memperkuat ketahanan pasokan melalui peningkatan kapasitas storage, termasuk memanfaatkan skema penyewaan tank farm atau floating storage di kawasan regional, yang lebih fleksibel dibandingkan pembangunan infrastruktur baru yang membutuhkan investasi besar.

Karena itu, jika ditanya siapa yang paling untung dan siapa yang paling rugi ketika Hormuz terganggu, jawabannya tidak simetris. Pemenangnya, kalaupun ada, hanyalah pemenang relatif: produsen non-Teluk dan pelaku yang punya ruang pasokan alternatif. Sebaliknya, pecundang utamanya jauh lebih jelas: negara-negara Asia yang sangat tergantung pada aliran energi dari Teluk, termasuk Indonesia yang tetap rentan melalui kanal harga, fiskal, dan industri. Bagi Indonesia, pelajarannya bukan hanya memperkuat kemampuan merespons krisis, tetapi juga mempercepat pembangunan storage energi, diversifikasi sumber pasokan, penguatan energi domestik, dan ketahanan sektor hilir seperti petrokimia dan pupuk. Dalam dunia energi, satu choke point yang terganggu di Timur Tengah bisa dengan cepat berubah menjadi tekanan ekonomi yang terasa di Asia dan pada akhirnya, di dalam negeri. (IEA)

Referensi Utama

International Energy Agency, The Middle East and Global Energy Markets dan factsheet Strait of Hormuz. (IEA)

IEA, Oil Market Report – March 2026. (IEA)

IEA, IEA Member countries to carry out largest ever oil stock release amid market disruptions from Middle East conflict (11 Maret 2026). (IEA)

U.S. Energy Information Administration, Amid regional conflict, the Strait of Hormuz remains critical oil chokepoint. (Administrasi Informasi Energi AS)

U.S. Energy Information Administration, About one-fifth of global liquefied natural gas trade flows through the Strait of Hormuz. (Administrasi Informasi Energi AS)

U.S. Energy Information Administration, World Oil Transit Chokepoints (update 2026). (Administrasi Informasi Energi AS)

Badan Pusat Statistik, Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia Impor 2024, Buku I. (Badan Pusat Statistik Indonesia)

Kementerian ESDM, Laporan Kinerja Kementerian ESDM Tahun 2024. (Kementerian ESDM)

Sekretariat Kabinet RI, Cadangan BBM Nasional Aman, Presiden Prabowo Perintahkan Bangun Storage Baru Perkuat Ketahanan Energi (Maret 2026). (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia)

UU APBN 2026 melalui JDIH Kementerian Keuangan. (APBN)

Penulis: Dandi Alvayed, MSc. (Direktur Komunikasi IATMI KSA & Wakil Direktur I DITLITKA PPI Dunia)