Menag Sering Lontarkan Pernyataan Kontroversial, Ini Pemintaan DPR

Menag Fachrul Razi. (Foto: Net)

Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi diminta untuk berhenti melontarkan pernyataan-pernyataan kontroversial yang membuat gaduh masyarakat. Hal itu sebagaimana disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Ace Hasan Syadzily. Menurut Ace, Fachrul terlalu sering membicarakan hal-hal kontroversi ketimbang soal kehidupan umat beragama. Bahkan, Fachrul dianggap banyak membicarakan tupoksi lembaga lain.

"Saya mohon dengan segala hormat, misalnya soal pemulangan ISIS, itu kan sebetulnya bukan kewenangan Kemenag. Atau misalnya hal-hal yang tidak perlu diatur oleh Kemenag seperti majelis taklim begitu ya, atau menyampaikan pernyataan-pernyataan yang kontroversial lain, itu yang harus sebetulnya dijaga," ucapnya, Rabu (12/2/2020), dikutip dari CNNIndonesia.

Ia pun meminta sang menteri memimpin Kemenag untuk mengurus harmonisasi kehidupan beragama. Mestinya, kata dia, Kemenag mengarusutamakan moderasi beragama, bukan membuat gaduh. Di samping itu, Fachrul pun diminta untuk fokus dalam melakukan reformasi birokrasi di Kemenag karena selama ini kementerian tersebut beberapa kali terseret kasus korupsi terkait penataan organisasi.

Dalam pandangannya, Fachrul belum menyentuh penataan organisasi selama menjabat. Contohnya, jabatan Dirjen Bimas Katolik dan Irjen Kemenag yang kosong sekitar sepuluh bulan hingga memicu polemik.

"Kasus reformasi birokrasi yang dimaksud misalnya kayak kasus suap di Kanwil Jawa Timur yang menyeret-nyeret petinggi-petinggi Kementerian Agama. Itu kan seharusnya dijadikan pelajaran ya bahwa irjen harus menjadi prioritas utama," bebernya.

"Jangan sampai terkesan bahwa Kementerian Agama yang seharusnya mengayomi, melindungi, serta mewujudkan kehidupan harmoni dalam keagamaan kita itu menimbulkan berbagai kontroversi di masyarakat," sambungnya.

Untuk diketahui, sejak dilantik pada 23 Oktober 2019, Fachrul dikenal sebagai menteri yang kontroversial. Sejumlah pernyataan yang menyita perhatian publik, di antaranya wacana pelarangan cadar dan celana cingkrang di wilayah instansi pemerintah, sertifikasi dai, izin majelis taklim, dan pemulangan WNI eks ISIS.(but)







[Ikuti Terus Kawula.id Melalui Sosial Media]






Berita Lainnya...

Tulis Komentar