KPAI Sebut Kasus Siswi SMP Bunuh Diri karena Alasan Kondisi Keluarga

Ilustrasi sekolah. (Foto: Kompas.com)

Di balik kasus bunuh diri SN, Siswi SMPN 147 Jakarta Timur, akhir pekan lalu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengaku belum menemukan alasan perundungan atau bullying. Menurut KPAI, mereka mendapat beberapa informasi lain setelah bertemu pihak sekolah bersama sejumlah dinas dan pemangku kepentingan di kasus terkait pada Senin (20/1/2020).

"Lebih ke alasan kondisi keluarga," ucap Komisioner KPAI, Retno Listyarti, dikutip dari CNNIndonesia.com, Selasa (21/1/2020).

Ia menerangkan, siwa SN dikenal sebagai siswi kebanyakan, punya teman dan kelompok bermain. Itu berarti, sambungnya, SN bukan siswi yang kerap menyendiri, objek perundungan, atau siswa yang dikenal anti-sosial. Disampaikannya, dari sejumlah jejak digital SN melalui media sosialnya, belakangan ini SN kerap mengunggah kerinduan dan merasa kehilangan atas sosok ibunya yang meninggal dunia belum lama ini.

Adapun sebelum sang ibu meninggal dunia, kedua orang tua SN diketahui bercerai. 

"Kemungkinan alasan kehilangan seperti itu yang menjadi latar belakangnya, tapi KPAI tetap menghormati penyidikan polisi yang lebih berwenang," jelasnya.

Di luar persoalan itu, menurut KPAI sekolah masih belum mampu membuka ruang atau memancing peserta didik berani berbicara mengenai persoalan yang dihadapi, baik terkait perundungan ataupun masalah keluarga.

"Sistem pengaduan di sekolah yang tak banyak dijalankan," bebernya.

Ia menambahkan, belum lagi banyak pihak sekolah menyederhanakan masalah yang dihadapi anak jika mendapat perundungan. Dalam pandangannya, sekolah sering gagal memberikan solusi terbaik untuk anak.

"Banyak kami temukan pihak sekolah justru mengatakan ke anak yang mendapat kekerasan, 'Sudah gak usah dipikirin', 'Sudah jauhi saja orangnya', dan 'Sudah, sabar saja'. Hal ini justru berbahaya jika dibiarkan," tegasnya.

Padahal, lanjutnya, pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penindakan Tindak Kekerasan di Satuan Lingkungan Pendidikan.

"Bukan hanya tak diterapkan, bahkan banyak sekolah yang belum tahu Permendikbud itu," tuturnya.

Ia pun menegaskan, pihaknya sudah mendesak Mendikbud Nadiem Makarim melakukan evaluasi terhadap pelaksaan peraturan ini. Permendikbud 82 Tahun 2015 diketahui menjelaskan soal kemestian penyelenggara pendidikan untuk melindungi anak dari kekerasan dan melakukan pencegahan terhadap anak untuk melakukan kekerasan.

"Wajib memasang papan layanan pengaduan tindak kekerasan pada serambi satuan pendidikan yang mudah diakses oleh peserta didik, orang tua/wali, guru/tenaga kependidikan, dan masyarakat," demikian bunyi salah satu panduan Permendikbud, dalam pasal 7 poin i.(but)







[Ikuti Terus Kawula.id Melalui Sosial Media]






Berita Lainnya...

Tulis Komentar