Kader PDIP Aceh Gugat Megawati ke Pengadilan Terkait Hasil Konferda

Ilustrasi. (Foto: Net)

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri digugat ke Pengadilan Negeri Banda Aceh oleh kadernya, Imran Mahfudi. Adapun Imran dalam hal ini menggugat hasil Konferensi Daerah V PDIP yang digelar Agustus 2019 lalu. Ia menilai Konferda itu tidak sah. Adapun gugatan ini sudah teregister dengan nomor perkara 10/Pdt.Sus.Parpol/2020/PN-BNA.

Disampaikan Imran, dirinya keberatan dengan langkah Megawati yang menunjuk Muslahuddin Daud sebagai ketua DPD PDIP Aceh. Padahal, kata dia, penunjukan ketua DPD mestinya dilakukan dengan musyawarah para kader PDIP Aceh, bukan oleh DPP.

"Namun yang terjadi, DPP partai langsung menunjuk Muslahuddin Daud sebagai Ketua DPD tanpa proses pemilihan atau musyawarah mufakat dengan peserta Konferda. Ini adalah pelanggaran terhadap anggaran dasar partai," ucapnya, Rabu (12/2/2020), dikutip dari CNNIndonesia.

Di samping itu, ia pun yakin kalau DPP PDIP telah mengambil alih kewenangan yang dimiliki forum Konferda untuk menentukan ketua DPD PDIP Aceh. Ia sendiri adalah mantan calon ketua DPD PDIP Aceh pesaing Muslahuddin Daud yang dipilih DPPP. Ditambahkannya, Ketua DPD PDIP Aceh yang dipilih DPP, yaitu Muslahuddin Daud, hanya diusulkan oleh satu DPC saja. Akan tetapi, DPP tetap menunjuk yang bersangkutan sebagai ketua DPD.

Dugaan pelanggaran terhadap anggaran dasar partai itu membuat kepengurusan yang dihasilkan dari Konferda menjadi tidak sah. Adapun seluruh tindakan mewakili partai, sambungnya, juga menjadi tidak sah, termasuk saat DPD PDIP Aceh menghadiri Kongres V PDIP di Bali Agustus 2019 lalu. Karena ada peserta kongres yang tidak sah, pelaksanaan Kongres V PDI Perjuangan pun dinilai tidak sah. Dalam Kongres PDIP di Bali, Megawati Soekarnoputri diketahui terpilih kembali menjadi Ketua Umum.

"Di dalam petitum gugatan disamping meminta majelis hakim menyatakan tidak sah Konferda V PDIP Aceh, juga meminta agar dinyatakan tidak sah Kongres V PDIP," sebutnya.

Diterangkannya, sebelum melayangkan gugatan ke pengadilan negeri, pihaknya sudah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Mahkamah Partai pada tanggal 8 Agustus 2019. Akan tetapi, sejauh ini Mahkamah Partai belum mengadili permohonan itu. Sesuai ketentuan UU Partai Politik, terangnya, Mahkamah Partai wajib mengadili dalam jangka waktu enam puluh hari.

"Saya lebih senang apabila menempuh upaya penyelesaian melalui Mahkamah Partai. Namun, karena Mahkamah Partai pun tidak tunduk pada ketentuan UU, tidak ada pilihan bagi saya selain membawa persoalan ini ke pengadilan," tegasnya.(but)







[Ikuti Terus Kawula.id Melalui Sosial Media]






Berita Lainnya...

Tulis Komentar