JAKARTA – Inggris pada Selasa (6/1/2026) kemarin menyatakan apresiasi atas terjalinnya hubungan diplomatik penuh dengan negara Palestina, sekaligus menegaskan bahwa kedutaan Palestina di London telah resmi dibuka sehari sebelumnya.

Dalam laporan terbaru mengenai situasi di kawasan tersebut, Menteri Inggris untuk Timur Tengah Hamish Falconer menyampaikan kepada parlemen:

"Inggris secara resmi mengakui Palestina pada musim gugur lalu untuk melindungi kelayakan solusi dua negara dan menciptakan jalan menuju perdamaian abadi bagi rakyat Israel dan Palestina."

"Kami menyambut baik pembentukan hubungan diplomatik penuh dengan negara Palestina, dan saya dapat mengkonfirmasi pendirian kedutaan Palestina di London," tambahnya.

Saat membahas kondisi kemanusiaan di Gaza, Falconer menjelaskan bahwa walaupun terdapat sejumlah kemajuan dalam akses bantuan, berbagai kendala besar masih terus terjadi.

"Lebih banyak truk memasuki Gaza, dan ini sangat disambut baik. Tetapi saat ini, penyeberangan utama ditutup, konvoi dipulangkan, pasokan medis dan tempat penampungan diblokir, dan LSM dilarang," katanya.

Rencana Perdamaian Terhambat Jika LSM Tidak Diizinkan Masuk

Falconer menyebut Inggris telah bergabung dengan sembilan negara lain untuk menyuarakan kritik terhadap pembatasan yang diberlakukan kepada organisasi-organisasi kemanusiaan.

"Rencana Perdamaian tidak akan berhasil jika LSM dilarang masuk. Keputusan Israel untuk melarang 37 LSM tidak dapat dibenarkan," katanya.

Dia juga menyoroti ketimpangan dalam jenis barang yang diperbolehkan masuk ke Gaza.

"Ironisnya, lebih mudah memasukkan rokok dan barang mewah ke Gaza daripada obat-obatan dasar dan tempat tinggal yang sangat dibutuhkan orang-orang," katanya.

Iran, Yaman, dan Suriah

Menanggapi perkembangan di Iran, Falconer menyatakan bahwa aksi protes di republik Islam tersebut telah memasuki hari kesembilan, menyusul anjloknya nilai mata uang secara tajam.

"Kami prihatin dengan laporan kekerasan terhadap mereka yang dengan berani menggunakan hak mereka untuk melakukan protes damai," katanya.

Dia juga menegaskan bahwa Inggris mendorong Iran untuk menjamin kebebasan mendasar, termasuk akses terhadap informasi dan sarana komunikasi.

"Kami akan terus bekerja sama dengan mitra untuk meminta pertanggungjawaban Iran atas catatan hak asasi manusianya," katanya.

Terkait situasi di Yaman, Falconer menyambut positif berbagai langkah diplomatik yang berkembang di wilayah selatan negara tersebut.

Dia menyatakan dukungan terhadap ajakan Presiden Yaman untuk dialog, tawaran Arab Saudi sebagai tuan rumah perundingan, serta seruan Uni Emirat Arab untuk menurunkan eskalasi konflik.

"Resolusi diplomatik yang cepat akan paling bermanfaat bagi rakyat Yaman," katanya.

Falconer juga menyinggung apa yang disebutnya sebagai perubahan besar yang terjadi di Suriah selama setahun terakhir.

Dia menyebut pemerintah Suriah telah menyatakan komitmen untuk menangani ancaman keamanan, bergabung dengan Koalisi Global Melawan Daesh, serta berjanji membongkar stok senjata kimia.

"Dalam pertemuan saya dengan pemerintah Suriah, saya telah mendengar langsung komitmen untuk membangun Suriah bagi semua warga Suriah," katanya, seraya menambahkan bahwa stabilitas Suriah memiliki arti penting bagi kepentingan nasional Inggris.

Falconer menegaskan bahwa Inggris tetap berperan aktif dalam koalisi melawan Daesh (ISIS), dengan menyatakan:

"Inggris akan terus melakukan apa yang diperlukan untuk mencegah kebangkitan kembali Daesh, untuk mendukung stabilitas Suriah dan melindungi keamanan nasional Inggris."