JAKARTA – Setelah tertunda berbulan-bulan, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) memulai sidang pada Senin (23/2/2026) untuk menentukan apakah dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan yang menjerat mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte layak berlanjut ke persidangan penuh.

Pengadilan kejahatan perang mengabulkan permohonan Duterte—yang kini berumur 80 tahun—untuk tidak menghadiri sidang.

Saat ini, Duterte telah menjalani penahanan di fasilitas ICC Den Haag selama hampir setahun, menyusul kebijakan "perang melawan narkoba" yang menewaskan ribuan orang selama masa kepemimpinannya.

"Hari yang sudah lama dinanti ini merupakan langkah signifikan menuju penegakan keadilan bagi para korban dan penyintas dari apa yang disebut sebagai 'perang melawan narkoba' di masa pemerintahannya," ujar Sekretaris Jenderal Amnesty International Agnès Callamard dalam pernyataan resmi menjelang persidangan.

Politisi kontroversial yang pernah bersumpah untuk "membunuh 100.000 penjahat dan membuang jasadnya ke Teluk Manila" ini diserahkan ke tahanan ICC oleh pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos Jr. pada Maret lalu, setelah hubungan politik keluarga Marcos dan keluarga Duterte retak.

Sidang konfirmasi dakwaan dilaksanakan usai pengadilan memeriksa kelayakan mental dan fisik Duterte bulan lalu. Tiga ahli medis menyatakan ia cukup fit untuk menjalani proses hukum.

Namun, Duterte tetap menolak hadir dan menentang yurisdiksi ICC atas dirinya dengan alasan sudah "tua, lelah, dan lemah."

Di tanah airnya, keluarga Duterte masih memiliki basis pendukung loyal di tengah populasi 113 juta jiwa. Kasus ICC ini pun menjadi isu yang memecah belah opini publik di Filipina.

Putrinya, Wapres Sara Duterte, yang kini menghadapi ancaman pemakzulan atas dugaan penyalahgunaan dana publik dan ancaman pembunuhan terhadap Presiden Marcos, pekan lalu resmi menyatakan maju dalam pilpres 2028.

Para analis menilai ia pesaing kuat untuk menggantikan Marcos yang masa jabatannya dibatasi satu periode oleh konstitusi.

Meski sidang pekan ini menyoroti korban perang narkoba, belum jelas pengaruhnya terhadap opini publik Filipina, di mana tindakan keras Rodrigo Duterte sempat sangat populer.

Saat ini, perhatian publik di sana lebih banyak tersita oleh skandal korupsi yang sedang berlangsung.

"Saya tidak berharap ada perubahan simpati di wilayah-wilayah yang menjadi basis kuat keluarga Duterte," ujar Sol Iglesias, profesor ilmu politik di Universitas Filipina.

"Jika ada sentimen yang mungkin melunak, itu hanya terjadi pada kelompok masyarakat yang belum menentukan pilihan. Masalah besar saat ini sebenarnya adalah kemarahan publik terhadap korupsi."

Sidang dijadwalkan berlangsung setiap hari sepanjang pekan ini (kecuali Rabu). Agendanya mencakup pembacaan dakwaan serta argumentasi lisan jaksa dan pembela. ICC juga mengizinkan para korban perang narkoba berpartisipasi melalui pengacara mereka.

"Jika dakwaan dikonfirmasi, baik secara keseluruhan atau sebagian, kasus ini akan dilimpahkan ke Majelis Persidangan untuk memulai tahap persidangan," jelas pihak ICC. Majelis hakim akan mengeluarkan keputusan mengenai kelanjutan kasus ini paling lambat 60 hari setelah sidang berakhir.

Dakwaan terhadap Duterte, yang memimpin Filipina 2016-2022, mencakup kejahatan yang diduga dilakukan saat masih menjabat Walikota Davao. Pendekatan tegasnya di kota tersebut membuat namanya melambung hingga terpilih jadi presiden.

Meski Filipina menarik diri dari ICC saat ia menjabat, pengadilan menyatakan tetap memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan saat negara tersebut masih menjadi anggota Statuta Roma.