KAWULA.ID - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan tugas besar kepada Direktur Jenderal Pajak yang baru dilantik, Bimo Wijayanto. Dalam pidato pelantikannya, Sri Mulyani menegaskan pentingnya mencari solusi konkret untuk mendongkrak penerimaan negara melalui sektor perpajakan.
Sri Mulyani menekankan bahwa tugas ini bukan hanya sekadar administrasi, melainkan bagian dari arahan strategis Presiden Prabowo Subianto.
“Penerimaan negara harus naik, tax ratio harus meningkat, dan pelayanan kepada wajib pajak harus makin baik. Transparansi serta tata kelola juga wajib terus dibenahi,” ujar Sri Mulyani di hadapan para pejabat eselon I Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat (23/5).
Tantangan terbesar yang dihadapi, kata Menkeu, adalah rendahnya kepatuhan pajak dari masyarakat dan pelaku usaha. Padahal di sisi lain, publik menginginkan peningkatan penerimaan negara.
“Masyarakat ingin penerimaan pajak meningkat, tapi mereka sendiri masih enggan membayar pajak. Ini kontradiksi yang harus dikelola dengan bijak,” jelasnya.
Sri Mulyani juga mengingatkan bahwa setiap rupiah dari pajak harus bisa menjawab tantangan struktural pembangunan.
Target besar sudah dicanangkan: rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) ditargetkan mencapai 23% pada 2029. Untuk itu, kolaborasi lintas sektor, inovasi kebijakan, dan reformasi pelayanan pajak menjadi kunci sukses.
Bimo Wijayanto menjadi salah satu dari 22 pejabat baru yang dilantik Menkeu. Bimo dipercaya untuk mengemban tugas baru sebagai Dirjen Pajak.
Bimo bukan sosok baru dalam lingkup kebijakan strategis. Sebelum menjabat sebagai Dirjen Pajak, ia pernah menjabat Asisten Deputi Investasi Strategis di Kemenko Marves dan Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden. Di lingkungan Kementerian Keuangan, Bimo dikenal sebagai tokoh kunci dalam pembentukan Center for Tax Analysis atau CTA.
Dengan tugas yang diberikan Menkeu, menjadi tantangan besar bagi Bimo untuk membawa Direktorat Jenderal Pajak menjadi motor utama peningkatan penerimaan negara. (CTA)