Sukmawati Akan Dipolisikan MUI DKI, MUI Pusat: jika Tidak Bisa Rekonsiliasi, Tentu Jalur Hukum

Ilustrasi. (Foto: Net)

Pelaporan terhadap Sukmawati Soekarnoputri terkait pernyataannya yang membandingkan Nabi Muhammad SAW dengan Presiden pertama RI Sukarno akan dilakukan oleh MUI DKI Jakarta jika Sukmawati tidak meminta maaf dan mencabut pernyataan itu. Hal itu ditanggapi oleh Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Muhammad Cholil Nafis.

Menurut Cholil, dirinya tidak mempersoalkan hal tersebut lantaran MUI DKI sudah menjalankan imbauan Ketua MUI Ma'ruf Amin untuk lebih mengedepankan mediasi sebelum mengambil langkah hukum.

"Saya pikir sudah benar di MUI DKI, sebagaimana saran Kiai Ma'ruf, diminta mediasi. Artinya, diberi 1x24 jam untuk minta maaf. Itu kan bagian dari rekonsiliasi, apakah langsung atau tidak langsung. Jika memang tidak bisa dilakukan rekonsiliasi, ya, tentu jalurnya adalah jalur hukum," ucapnya, Selasa (26/11/2019).

Langkah menempuh jalur hukum, sambungnya, menjadi hak para ulama di MUI DKI apabila mereka merasa tersakiti oleh ucapan putri Bung Karno itu. Karena itu, ia menyebut bahwaMUI Pusat tidak akan mengintervensi rencana MUI DKI itu. Namun, ia pun mengingatkan agar MUI DKI mesti berpegang kepada prinsip pendiriannya, yakni sebagai wadah pemikiran para ulama.

"Jangan sampai bikin anarkis, bikin gerakan-gerakan destruktif karena di MUI bukan masyarakat yang di jalanan. MUI adalah lembaga berkumpulnya para ulama, dan lebih pada soal pikiran, lebih soal pada berkenaan dengan usulan-usulan aspirasi konstruktif," sebutnya.

Di sisi lain, ia pun mendukung salah satu poin MUI DKI dalam pernyataan mereka bahwa umat harus menahan diri. Ia lantas mengingatkan MUI DKI untuk memastikan umat di Jakarta untuk tidak melakukan aksi berlebihan merespons ucapan politikus senior tersebut.

"Kami harap MUI DKI juga dapat mencegah masyarakat dari perbuatan-perbuatan anarkis yang sifatnya melanggar hukum. Jangan sampai amar ma'ruf (seruan kebaikan) dengan cara munkar (keburukan)," jelasnya.

MUI DKI Jakarta sebelumnya menyatakan dalam keterangan tertulis bahwa mereka akan memolisikan Sukmawati apabila tidak lekas meminta maaf dan menarik pernyataannya tentang perbandingan peran Nabi Muhammad SAW dengan Sukarno. Pernyataan itu ditandatangani oleh Ketua Umum Munahar Muchtar dan Sekretaris Umum Yusuf Aman.







[Ikuti Terus Kawula.id Melalui Sosial Media]






Berita Lainnya...

Tulis Komentar