Stafsus Presiden Terima Rp 51 Juta Per Bulan, Wasekjen PPP: Tak Masalah, Mereka Punya Kemampuan


Menanggapi besaran gaji yang akan diterima oleh para staf khusus (stafsus) Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menyatakan tak mempersoalkan dengan nilai tersebut.

Menurutnya, stafsus yang digaji Rp 51 juta per bulan itu dipilih atas pertimbangan kemampuan yang dimiliki oleh para stafsus.

"Presiden mengangkat mereka bukan dari aspek tajirnya, tapi dari aspek kemampuan. Kalau mereka punya kemampuan, ya, nggak masalah gaji segitu," kata Wasekjen PPP Achmad Baidowi dikutip dari detik.com, Sabtu (23/11/2019).

Pemberian gaji ini, kata Achmad Baidowi, sesuai dengan aturan kenegaraan. Maka, hal ini tidak berengaruh dengan latar belakang para stafsus tersebut.

"Protokoler kenegaraan memang tak bisa dihindari, mereka mendapatkan hak keuangan sebagaimana protokoler negara. Apakah dia jadi CEO atau apa, itu kan hal yang lain dan yang penting mereka nggak dapat penghasilan ganda dari negara," katanya lagi.

Achmad Baidowi menyebut hal yang tidak boleh adalah mendapatkan penghasilan ganda dari dua instansi. Dia mencontohkan, seperti anggota DPR yang tidak diperbolehkan menjadi advokat atau pengacara pada saat bersamaan.

"Yang nggak boleh itu, mereka dapat penghasilan ganda dari dua instansi negara. Selama ini tidak dilarang UU ya sah-sah saja, yang nggak boleh itu misalkan anggota DPR tidak boleh di advokat, tapi kan kalau yang lain ya silakan aja. Apakah (gaji) digunakan untuk kehidupan pribadinya, untuk orang lain ya itu relatif," pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Stafsus Presiden Aminudin Ma'ruf menyebut dirinya baru mengetahui akan menerima gaji Rp 51 juta. Dia mengatakan akan tetap mengambil gaji tersebut, sebagai bagian dari haknya.

"Saya malah baru tahu itu, saya belum lihat. Hak itu harus diambil," kata Aminudin.







[Ikuti Terus Kawula.id Melalui Sosial Media]






Berita Lainnya...

Tulis Komentar