Mohon Perlindungan Jokowi, Tersangka Dugaan Kasus Suap Meikarta Sebut Penyidik KPK Sewenang-wenang

Mantan presiden direktur Lippo Cikarang Bartholomeus Toto.(Foto: KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMAN)

Berstatus tersangka KPK dalam dugaan suap proyek Meikarta, mantan presiden direktur PT Lippo Cikarang, Bartholomeus Toto bersuara terkait proses hukumnya yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menilai penindakan terhadap dirinya merupakan bentuk sikap penyidik KPK yang sewenang-wenang.

"Saya sebagai anak bangsa, saya memohon perlindungan Pak Jokowi terhadap kesewenang-wenangan yang saya alami," ucapnya, Jumat (6/12/2019), dikutip dari CNNIndonesia.com.

"Dan saya berharap, ke depan kepada Pimpinan Pak Firli, tak ada lagi rekayasa-rekayasa yang seperti saya alami saat ini," imbuhnya.

Diketahui, pada hari ini KPK memperpanjang penahanan Bartholomeus Toto hingga 40 hari ke depan untuk kepentingan mengusut dugaan suap terkait perizinan proyek Meikarta. Adapun perpanjangan penahanan dihitung sejak 10 Desember 2019. Di samping menyebut nama Presiden Jokowi dan Ketua KPK yang baru, Firli Bahuri, ia pun menyinggung laporannya ke Polrestabes Bandung.

Ia sendiri sebelumnya melaporkan mantan anak buahnya, Edi Dwi Soesianto atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik.

"Kepada pihak Polrestabes, saya ucapkan terima kasih sudah memproses laporan saya. Saya mengetuk hati nurani jaksa dan hakim agar menangani kasus saya seadil-adilnya dan sebenar-benarnya," sebutnya.

Tak itu saja, ia pun sudah melayangkan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dari penelusuran di Sistem Informasi Pelaporan Peserta (SIPP) PN Jakarta Selatan, praperadilan didaftarkan pada Rabu (27/11) pekan lalu.

"Ya, sudah (mengajukan praperadilan). Kalau (waktunya) itu, pendamping hukum saya. Kalau nggak salah tanggal 16," bebernya.

Adapun dalam petitum permohonan, Toto meminta hakim menyatakan penetapan tersangka terhadap dirinya batal demi hukum dan tidak sah. Di samping itu, hakim juga diminta untuk memerintahkan KPK menghentikan penyidikan terhadap dirinya. Dalam gugatan praperadilan itu Toto pun meminta hakim memerintahkan KPK untuk membebaskan dirinya dari tahanan dan membayar ganti rugi materiil sebesar Rp100 juta serta immateriil sebesar Rp50 miliar. 

Bukan itu saja, petitum juga memohonkan agar hakim memerintahkan KPK untuk memulihkan harkat dan merehabilitasi nama Toto. Toto bersama Sekretaris Daerah Jawa Barat Nonaktif Iwa Karniwa sebelumnya ditetapkan KPK sebagai tersangka pada Senin, 29 Juli 2019. Ia diduga memberi suap Rp10,5 miliar kepada mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin untuk memperoleh kemudahan izin pembangunan proyek Meikarta.

Ia disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Di sisi lain, Iwa diduga menerima uang Rp900 juta atas perannya memuluskan pengurusan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi untuk keperluan membangun proyek Meikarta. Iwa sudah ditahan oleh KPK.(but)







[Ikuti Terus Kawula.id Melalui Sosial Media]






Berita Lainnya...

Tulis Komentar