Menafsir Pernyataan Sujiwo Tejo: Bubarkan Saja Negara Ini

Menafsir Pernyataan Sujiwo Tejo: Bubarkan Saja Negara Ini

Sujiwo Tejo dikenal sebagai seorang dalang, yang juga seorang penulis, pemusik, pelukis, penari bahkan disebut sebagai budayawan. Mbah Tejo (demikian sapaan akrabnya) kerap melihat kondisi politik, sosial, ekonomi di Indonesia melalui kaca mata budaya yang merujuk pada kisah-kisah pewayangan.

“Bubarkan saja negara apabila rasa aman saja tidak bisa diberikan,” demikian pernyataan Presiden Jancukers itu dalam acara Indonesia Lawyers Club’ (ILC) belum lama ini.

Agaknya, pernyataan yang dilontarkan si Mbah tidak lepas dari situasi perpolitikan di Indonesia yang beberapa waktu terahkir cukup carut marut. Sebut saja mulai dari isu diskriminasi yang belum selesai di Papua, dan pengeluaran RKHUP & UU KPK yang membuat banyak pihak memprotes dengan melakukan aksi demonstrasi di beberapa kota sehingga ketidaknyamanan serta keresahan masyarakat semakin menjadi. 

Melalui tayangan “#ILCHaruskah PerppuKPK”, membeberkan berbagai pandangan dari tokoh-tokoh politik, budayawan, pengamat dan pentolan-pentolan DPR dalam rangka mencari pembenaran atas sikap dan perilaku DPR dalam merumuskan RKHUP dan UU KPK. 

Sujiwo Tejo memberikan sebuah pernyataan yang menohok kepada Pemerintah, DPR, dan pihak-pihak terkait tentang fungsi negara secara dasar, yaitu memberikan rasa aman. Benar saja ahkir-ahkir ini dari berbagai sikap dan prilaku negara baik dari Presiden, Menteri, DPR bahkan dari pihak keamanannya pun memberikan rasa tidak aman. Alih-alih dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk mengembalikan rasa aman malah memberikan rasa takut di tengah-tengah masyarakat, semisal pelambatan akses jaringan internet di Papua alih-alih pemerintah dalam meredam berita-berita hoaks di media massa elektronik yang belum tentu terbukti kebenarannya. 

Strategi pemerintah dalam menangkal kericuhan di Papua malah berdampak lain kepada masyarakat di Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah seolah-olah ‘membatasi’ masyarakat dalam mendapatkan informasi. Kabar buruknya, pemerintah mempertegas dirinya sendiri bahwa keadaan negara sedang tidak baik-baik saja. Sebab kabarnya pemerintah juga membatasi kebebasan pers. Akibatnya, lahirlah penilaian masyarakat tentang kemunculan bibit-bibit otoriterisme di negara, atau masyarakat Indonesia lebih populer istilah Orde Baru (ORBA).

Berbagai literatur sudah banyak yang berbicara tentang fungsi negara untuk menciptakan rasa aman. Fungsi negara dan tujuan negara yang dirujuk pada pemikirian beberapa pemikir sosial yang pernah penulis baca, dan juga berbagai pernyataan dan hasil dari reprentasi pemikiran berbagai sumber. Negara bukanlah entitas yang ada secara natural dan tak sengaja. Negara dengan sengaja dibentuk, diciptakan, dan dibuat dengan fungsi dan tujuan tertentu. 

Soekarno sebagai pendiri bangsa Indonesia menyatakan, negara Indonesia didirikan untuk mengabdi kepada Tuhan. Hal tersebut sangat filosofis untuk sebuah negara dengan nilai literasi cukup mudah dipahami. Pernyataan bapak bangsa itu bisa disederhanakan, yaitu bagaimana dan dengan cara apa negara ini mengabdi kepada Tuhan. Seokarno mungkin saja terinspirasi dari Thomas Aquines yang mendukung gagasan negara teokratis, yaitu negara tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Negara yang menurut Aquines berfungsi dan bertujuan untuk menciptakan kehidupan layak, tentram, dan taat di bawah Tuhan. Peran pemerintah adalah menjalankan perinah Tuhan yang memberikannya kekuasaan.

Tejo mungkin memakai konsep yang diperkenalkan oleh Kranburg, ia mencetuskan konsep negara kesejahteraan. Fungsi dan tujuan negara adalah menciptakan kesejahtraan umum. Melalui konsep ini, negara merupakan alat yang digunakan untuk mencapai fungsi dan tujuan tersebut. Kesejahteraan tersebut meliputi kebahagian, kemakmuran, keadilan, dan tidak adanya rasa khawatir terhadap apa yang akan menimpa rakyatnya karena negara siap memberikan perlindungan sehingga cita-cita bangsa Indonesia untuk menghadirkan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, hal itu mustahil terwujud tanpa adanya jaminan akan stabilitas sosial, ketertiban dan keamanan masyarakat. Alhasil, jangankan untuk memberikan rasa kebahagian, kemakmuran, keadilan, negara melalui oknum-oknumnya malah memberikan rasa takut, dan berlomba-lomba memperkosa Indonesia dengan mempermudah akses investasi pihak asing ke Indonesia demi kepentingan pribadi dan golongan, maka tidak heran jika Mbah Tejo menyatakan lebih baik bubarkan saja negara. Pernyataannya itu merupakan sebuah pernyataan urgensi atas pentingnya rasa aman yang seharusnya diberikan oleh negara. Tetapi, hari ini yang terjadi malah sebaliknya. Hal ini seharusnya menjadi pukulan telak untuk negara agar memperbaiki diri. Rakyat adalah elemen yang harus dipriortaskan, dan kesampingkan kepentingan golongan atau pribadi sehingga prinsip kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum bisa selaras. 

Penulis menyarankan agar negara harus secepatnya mengembalikan kepercayaan kepada rakyat dengan mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat serta senantisa terjamin dari rasa takut untuk terulang kembali. Sebab jika ada ketakutan di tengah-tengah masyarakat, negara tidak akan melaksanakan fungsi-fungsi negara lainnya, seperti pembangunan, hubungan luar negeri, integrasi sosial dan sebagainya. Membiasakan meminta maaf kepada rakyat Indonesia atas perilaku dan sikap yang merugikan rakyat, misalnya saja permintaan maaf Wiranto kepada penduduk Maluku atas pernyataanya. Hal ini sangat perlu untuk Indonesia, karena terlalu banyak kesalahan yang diperbuat, namun minim kata maaf terucap. Lalu TNI-POLRI sebaiknya tidak ragu-ragu untuk mengambil tindakan tegas terukur untuk membela rakyat sesuai semboyan-semboyan yang selalu digaungkan; rakyat adalah kekuatan dan ibu bagi negara, yang harus dilindungi dan diayomi setiap waktunya. Secara khusus negara harus merekatkan kembali rasa kebhinekaan bagi setiap suku bangsa, yang saat ini sedang diuji kesatuannya. Untuk kerusuhan di Wamena, negara harus melakukan tindakan nyata; meredakan konflik yang terjadi di Wamena. Demi NKRI demi Rakyat Indonesia. 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *