Jepang Jadi Contoh bagi Polri untuk Antisipasi Kejahatan Siber

Ilustrasi. (Foto: Shutterstock)

Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam mencegah kejahatan siber mendapat dukungan dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Menurut Kepala Subdit 2 Dittipidsiber Bareskrim Polri, Kombes Rickynaldo Chairul, perlindungan data pribadi dapat dicontoh dari negara Jepang. Ia menyatakan, warga Negeri Matahari Terbit lebih terlindungi sebab tidak lagi menggunakan kartu SIM untuk operasional ponsel mereka.

"Kalau di Jepang, kami tidak pernah bisa beli kartu handphone, tapi bisanya beli handphone. Handphone itu sudah on dan teregister atas nama yang beli," katanya, Senin (23/12/2019), dilansir dari Kompas.com.

Ia menyatakan, dengan begitu, orang yang membeli ponsel tidak perlu lagi membeli kartu SIM secara terpisah sehingga kejahatan siber melalui media telekomunikasi dapat diminimalkan. Dalam pandangannya, sejumlah negara yang sudah melakukan hal tersebut.

Di sisi lain, saat ini DPR dan pemerintah sudah menyepakati RUU perlindungan data pribadi masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2020. RUU itu menjadi satu dari 50 RUU yang masuk dalam prolegnas prioritas.(but)







[Ikuti Terus Kawula.id Melalui Sosial Media]






Berita Lainnya...

Tulis Komentar