JAKARTA – Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menegaskan bahwa langkah efisiensi di lingkungan DPR RI sebagai respons atas fluktuasi harga BBM dunia yang berisiko membebani APBN, tidak akan menghambat layanan kedewanan dan dipastikan tetap berjalan optimal.
Menurut dia, terdapat tiga fokus utama penghematan yang diterapkan Setjen DPR RI, yaitu pengurangan konsumsi BBM untuk pejabat eselon I hingga III, pengaturan pemakaian listrik di area gedung DPR, serta pengetatan frekuensi perjalanan dinas.
Meski begitu, ia menjamin seluruh kebijakan tersebut tidak akan mengganggu pelayanan bagi pimpinan maupun anggota DPR RI.
"Kami pastikan bahwa efisiensi ini tidak akan berdampak pada pelayanan kepada Dewan. Dukungan terhadap kinerja kedewanan tetap menjadi prioritas utama," ujar Indra dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa (31/3/2026).
Dia memaparkan bahwa efisiensi tersebut merupakan wujud komitmen DPR dalam menjaga akuntabilitas dan tanggung jawab pengelolaan anggaran negara.
“Langkah ini merupakan bagian dari kesadaran bersama untuk mengelola anggaran negara secara lebih efisien di tengah dinamika ekonomi global," kata dia.
Selain itu, salah satu kebijakan yang segera diimplementasikan adalah pembatasan penggunaan listrik di kompleks DPR RI. Mulai pukul 18.00 WIB, dilakukan pemadaman listrik secara berkala sebagai upaya penghematan energi.
Menurut dia, selama ini konsumsi listrik tetap tinggi walaupun hanya sedikit pegawai yang lembur. Kondisi tersebut memengaruhi biaya operasional gedung secara masif, termasuk fungsi lift dan fasilitas pendukung lainnya yang harus terus menyala.
Dia menyebutkan efisiensi juga menyasar penggunaan BBM kendaraan dinas. Setjen DPR RI memproyeksikan penghematan sekitar Rp1,5 miliar per tahun dari kebijakan ini.
Penghematan dilakukan melalui pembatasan kendaraan operasional serta optimalisasi sistem pengendalian BBM berbasis RFID.
Dia juga mempertimbangkan opsi kebijakan kerja dari rumah (work from home/WFH) pada hari Jumat guna menekan pemakaian BBM, khususnya dari armada bus antar-jemput pegawai.
"Kalau hari Jumat kami terapkan WFH, maka bus jemputan tidak perlu beroperasi. Ini tentu menjadi potensi efisiensi yang cukup besar," kata dia.
Di sisi lain, menurut dia, Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI turut memperketat anggaran kegiatan rapat. Jamuan rapat, terutama untuk pertemuan berdurasi singkat, kini ditiadakan sebagai bagian dari penghematan.
Mengenai perjalanan dinas, dia menekankan bahwa efisiensi dilakukan secara selektif. Perjalanan yang tidak mendesak akan dibatasi, sementara kegiatan yang berpijak pada fungsi kedewanan tetap difasilitasi dengan baik.
"Untuk kegiatan yang memiliki urgensi tinggi seperti pembahasan RUU atau uji publik yang membutuhkan kehadiran langsung, tetap kami fasilitasi. Namun yang bisa dilakukan secara daring, akan kami dorong untuk dilaksanakan secara virtual," kata dia.
Selain itu, dia menggarisbawahi bahwa dinamika rapat DPR yang menyangkut kepentingan rakyat tidak bisa dibatasi secara kaku, terutama terkait durasi waktu pelaksanaan.
"Rapat-rapat Dewan menyangkut kepentingan masyarakat, sehingga waktunya sangat dinamis dan tidak bisa dibatasi. Itu tetap menjadi perhatian utama kami," katanya.
Melalui langkah efisiensi ini, Setjen DPR RI berharap dapat membantu menjaga stabilitas fiskal nasional, sembari tetap memastikan kinerja lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi representasi rakyat tetap maksimal.