JAKARTA – Amerika Serikat bersama sekutunya terlibat perdebatan sengit dengan Rusia dan China dalam rapat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Kamis (12/3/2026) saat membahas isu Iran.
Dalam pidatonya di hadapan dewan, Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz, menuding Rusia dan China berupaya melindungi Iran dengan menghambat kinerja Komite 1737.
Komite tersebut merupakan badan pengawas sanksi terkait program nuklir Iran yang dibentuk melalui Resolusi DK PBB 1737 dan diadopsi pada 23 Desember 2006.
"Semua negara anggota PBB harus menerapkan embargo senjata terhadap Iran, melarang transfer dan perdagangan teknologi rudal, dan membekukan aset keuangan terkait," kata Waltz, seperti dikutip Reuters.
"Ketentuan PBB yang akan diberlakukan kembali bukanlah hal yang sewenang-wenang, melainkan dirancang untuk mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh program nuklir, rudal, dan senjata konvensional Iran serta dukungan Iran yang berkelanjutan terhadap terorisme," lanjut dia.
Menurut Waltz, China dan Rusia tidak menginginkan komite sanksi tersebut menjalankan tugasnya secara maksimal “karena mereka ingin melindungi mitra mereka, Iran, dan terus mempertahankan kerja sama pertahanan yang kini sekali lagi dilarang.”
Pernyataan tersebut disampaikan setelah China dan Rusia berupaya memblokir pembahasan komite terkait Iran yang bulan ini dipimpin oleh AS.
Namun upaya tersebut gagal setelah ditolak dengan hasil pemungutan suara 11-2, sementara dua negara memilih abstain.
Dalam rapat yang sama, Waltz juga menyoroti pernyataan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) pekan lalu yang menyebut Iran sebagai satu-satunya negara nonpemilik senjata nuklir yang memproduksi serta memperkaya uranium hingga 60 persen.
Pengayaan tersebut disebut tidak berada dalam pengawasan IAEA karena Iran menolak memberikan akses kepada lembaga tersebut.
Sebagai informasi, uranium dengan tingkat pengayaan hingga 90 persen dapat digunakan untuk membuat senjata nuklir.
Iran menolak pengawasan IAEA setelah AS secara sepihak keluar dari perjanjian nuklir Joint Comprehensive Plan of Action pada 2018.
Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzya, dalam rapat DK PBB menuduh AS dan sekutunya mencoba memicu “histeria seputar dugaan rencana Iran untuk memperoleh senjata nuklir” yang menurutnya tidak pernah dikonfirmasi oleh IAEA.
"Hal ini dilakukan untuk melancarkan operasi militer lain terhadap Teheran dan untuk memastikan eskalasi besar-besaran situasi di Timur Tengah dan sekitarnya," kata Nebenzya.
Sementara itu, Duta Besar China untuk PBB, Fu Cong, menilai Washington sebagai “penghasut” krisis nuklir tersebut.
Ia menyebut AS telah “menggunakan kekerasan secara terang-terangan terhadap Iran selama proses negosiasi, yang membuat upaya diplomatik menjadi sia-sia.”
Di kesempatan terpisah, Duta Besar Iran untuk PBB, Amir Saeid Iravani, mengatakan kepada wartawan bahwa program nuklir Iran selama ini bersifat damai.
Ia juga menegaskan Teheran tidak akan menerima tuduhan yang digunakan untuk membenarkan sanksi terhadap negaranya.
Presiden AS, Donald Trump, sebelumnya menggunakan isu program nuklir Iran sebagai dasar serangan terhadap Teheran.
Pada bulan ini, Trump menuduh Iran akan memiliki senjata nuklir dalam waktu dua pekan jika AS tidak segera menyerang tiga situs nuklir utama Iran pada Juni tahun lalu.
Serangan pada 28 Februari yang memicu perang terbuka di Timur Tengah hingga kini juga menggunakan alasan serupa.
Sementara itu, Inggris dan Prancis menyampaikan kepada DK PBB bahwa pemberlakuan kembali sanksi terhadap Iran dinilai wajar karena Teheran dinilai gagal menjawab kekhawatiran terkait program nuklirnya.
Prancis bahkan menyebut cadangan uranium Iran saat ini cukup untuk membuat 10 perangkat nuklir.