JAKARTA – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatatkan keberhasilan penghematan dana sebesar Rp4,9 triliun melalui pengawasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar menjangkau pihak yang tepat.
“BPH Migas telah mengawal dengan baik, distribusi semuanya lancar, dan terdapat penghematan BBM subsidi dan kompensasi negara tahun 2025 sebesar Rp4,982 triliun,” ujar Kepala BPH Migas Wahyudi Anas dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XII di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Wahyudi memaparkan bahwa pendistribusian jenis bahan bakar minyak tertentu (JBT) minyak solar atau solar subsidi menyentuh angka 97,49 persen dari plafon yang telah ditentukan dalam APBN 2025.
Tercatat kuota untuk solar bersubsidi adalah 18,88 juta KL, sementara realisasi penggunaannya berada di angka 18,41 juta KL.
Melalui skema penyaluran solar subsidi yang akurat tersebut, pemerintah mampu menghemat 473,6 ribu KL atau bernilai setara Rp2,11 triliun.
Selanjutnya, untuk capaian realisasi JBT minyak tanah tercatat sebesar 507,9 ribu KL atau menyerap 96,75 persen dari kuota yang dipatok APBN sebesar 525 ribu KL.
Dalam hal ini, pemerintah melakukan penghematan sekitar 17 ribu KL atau setara dengan Rp0,12 triliun.
Efisiensi paling signifikan bersumber dari penyaluran Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) atau Pertalite yang efektif, dengan angka realisasi penyaluran Pertalite sebesar 28,06 juta KL atau 89,86 persen dari alokasi APBN sebesar 31,23 juta KL.
“Untuk JBKP Pertalite terdapat penghematan 3.166.588 KL, setara dengan Rp2,75 triliun,” ujar Wahyudi.
Lebih mendalam, Wahyudi mengutarakan bahwa sepanjang tahun 2025, ketersediaan BBM subsidi dan kompensasi negara seluruhnya tercukupi dan berjalan tanpa hambatan.
Sampai pada penghujung tahun 2025, total penyalur BBM satu harga telah menyentuh angka 599 lembaga penyalur, sudah termasuk penambahan 16 SPBU BBM satu harga yang semuanya kini telah aktif beroperasi dan mencapai target tahunan yang berjalan.