JAKARTA – Pemerintah telah meluncurkan paket kebijakan efisiensi yang bertajuk “8 butir transformasi budaya kerja nasional”. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap dinamika global sekaligus upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa kebijakan tersebut diterapkan guna mendorong efisiensi, produktivitas, serta menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah tekanan global.
“Perlu ditekankan kepada masyarakat bahwa kondisi perekonomian nasional tetap stabil dengan fundamental yang kokoh,” ujar Airlangga dalam Konpers Kebijakan-kebijakan Pemerintah dalam Menyikapi Kondisi Geopolitik Saat Ini secara daring pada Selasa (31/3/2026).
Berikut adalah delapan kebijakan utama penghematan yang diterapkan oleh pemerintah:
1. WFH ASN Satu Hari dalam Seminggu
Pemerintah memberlakukan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat.
Kebijakan ini diterapkan di instansi pusat maupun daerah untuk mendorong efisiensi serta digitalisasi tata kelola pemerintahan. Aturan ini mulai berlaku setiap Jumat terhitung sejak 1 April 2026.
Pemerintah juga mendorong sektor swasta untuk menerapkan WFH melalui surat edaran Menteri Ketenagakerjaan, dengan penyesuaian menurut karakteristik industri masing-masing.
Namun, sejumlah sektor tetap bekerja secara normal, seperti layanan publik (kesehatan, keamanan, kebersihan) dan sektor strategis (industri, energi, pangan, transportasi, logistik, dan keuangan).
2. Pembatasan Kendaraan Dinas
Penggunaan kendaraan dinas dibatasi hingga 50 persen, kecuali untuk kebutuhan operasional. ASN didorong untuk beralih menggunakan transportasi publik guna menekan konsumsi energi.
Masyarakat juga, menurut Airlangga, diminta untuk turut melakukan efisiensi energi dengan menjalankan kebiasaan hemat energi dalam aktivitas sehari-hari, baik di rumah maupun di tempat kerja.
3. Pemangkasan Perjalanan Dinas
Perjalanan dinas dipangkas secara signifikan, yaitu hingga 50 persen untuk perjalanan dalam negeri dan 70 persen untuk luar negeri sebagai bagian dari efisiensi belanja negara.
4. Optimalisasi MBG
Lebih lanjut, pemerintah mendorong optimalisasi program makan bergizi gratis. Program ini diarahkan untuk penyediaan makanan segar selama 5 hari dalam seminggu.
Airlangga menyebutkan kebijakan ini tetap memperhatikan pengecualian seperti untuk asrama, daerah 3T, dan daerah dengan tingkat stunting tinggi. Menurutnya, potensi penghematan dari kegiatan ini mencapai Rp 20 triliun.
5. Sekolah Tetap Tatap Muka
Kegiatan belajar mengajar tetap dilaksanakan secara luring atau tatap muka penuh lima hari dalam seminggu bagi jenjang pendidikan dasar hingga menengah, tanpa pembelajaran jarak jauh.
"Sementara untuk pendidikan tinggi, semester 4 ke atas, menyesuaikan dengan surat edaran," jelasnya.
6. WFH ASN Hemat Rp 6,2 Triliun
Pemerintah memproyeksikan kebijakan WFH dapat memberikan penghematan langsung ke APBN mencapai Rp 6,2 triliun dari berkurangnya kompensasi bahan bakar minyak (BBM).
Sementara dari sisi masyarakat, efisiensi mobilitas berpotensi menekan pengeluaran BBM hingga Rp 59 triliun.
7. Refocusing Anggaran hingga Rp 130 Triliun
Pemerintah melakukan pengalihan anggaran dari belanja non-prioritas seperti perjalanan dinas, rapat, dan kegiatan seremonial ke program yang lebih produktif. Nilai refocusing diperkirakan mencapai Rp 121,2 triliun hingga Rp 130,2 triliun.
Langkah ini dilakukan dengan mengalihkan belanja kurang prioritas ke program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
8. Efisiensi Energi dan Program B50
Pemerintah akan menerapkan kebijakan biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026 untuk mengurangi konsumsi BBM fosil hingga 4 juta kiloliter. Kebijakan ini berpotensi menghemat subsidi energi hingga Rp 48 triliun.
Airlangga menegaskan bahwa seluruh langkah ini merupakan bagian dari transformasi struktural ekonomi nasional agar lebih efisien dan tahan terhadap guncangan global.
“Pemerintah mengajak seluruh masyarakat dan dunia usaha untuk tetap produktif dan mendukung transformasi budaya kerja ini,” kata dia.