Pemerintah Optimistis Ekonomi Tetap Tangguh Meski Proyeksi 2026 Turun

Jumat, 10 April 2026 | 10:17:02 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. [Foto: setkab.go.id]

JAKARTA – Pemerintah tetap merasa yakin terhadap prospek ekonomi Indonesia walaupun proyeksi terbaru Bank Dunia mengindikasikan adanya pelambatan pada 2026.

Di tengah guncangan global, kondisi ekonomi domestik dianggap masih mempunyai ketahanan yang kokoh.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa koreksi pertumbuhan tidak hanya dialami Indonesia, tetapi juga banyak negara lain dipicu meningkatnya ketidakpastian global, khususnya imbas konflik geopolitik.

“Kalau kami lihat, angka itu masih di atas pertumbuhan rata-rata global,” ujarnya, dikutip pada Jumat (10/4/2026).

Airlangga menegaskan, pemerintah tetap percaya performa ekonomi nasional akan kuat. Keyakinan ini didukung oleh potensi realisasi pertumbuhan yang sering kali melebihi perkiraan lembaga internasional.

Pemerintah juga memilih menanti data nyata, terutama angka pertumbuhan kuartal I 2026, sebelum menentukan sikap lebih lanjut.

Sebelumnya, World Bank memangkas estimasi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7% pada 2026, dari angka 4,8% pada laporan Oktober 2025. Perubahan ini dimuat dalam laporan East Asia and Pacific Economic Update edisi April 2026.

Bank Dunia berpendapat pelambatan dipicu tekanan eksternal, terutama lonjakan harga minyak dunia serta meningkatnya sikap waspada investor di pasar keuangan global (risk-off sentiment).

Perspektif senada muncul dari pihak akademisi. LPEM FEB UI menganggap proyeksi itu masih masuk akal di tengah situasi dunia yang tidak menentu.

Ekonom LPEM FEB UI, Teuku Riefky, berpendapat tantangan ekonomi saat ini jauh lebih sulit, terutama akibat tekanan harga energi dan tingginya ketidakpastian global.

Dalam kondisi ini, Teuku Riefky menitikberatkan pentingnya melindungi daya beli warga agar konsumsi domestik tetap menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah juga dipandang perlu mengokohkan program perlindungan sosial, khususnya untuk kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan rentan.

Kebijakan tersebut dinilai sangat penting guna memitigasi dampak kenaikan harga energi sekaligus menjaga konsistensi konsumsi rumah tangga di tengah tekanan luar negeri yang terus berlangsung.

Terkini