JAKARTA – Rusia melakukan pengusiran terhadap seorang diplomat Inggris setelah melontarkan tuduhan bahwa individu tersebut adalah mata-mata pada Kamis (15/1/2026), yang memicu peningkatan eskalasi terbaru terkait kasus spionase di antara kedua negara.
FSB, selaku badan keamanan Rusia, menyatakan bahwa diplomat yang terkena pengusiran tersebut bernama Gareth Samuel Davies. Dalam catatan resmi di Moskow, Davies terdaftar menjabat sebagai sekretaris kedua di Kedutaan Besar Inggris.
Pihak Kementerian Luar Negeri Rusia telah memanggil charge d'affaires Inggris untuk menyampaikan "protes keras" atas dugaan bahwa Davies merangkap sebagai bagian dari anggota intelijen Inggris.
"Kreditasi individu tersebut dicabut. Ia diwajibkan meninggalkan Federasi Rusia dalam waktu dua minggu," kata kementerian, seperti dikutip AFP.
Sampai detik ini, pihak Inggris masih belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait pengusiran diplomatnya tersebut.
Relasi antara Moskow dan London memang telah lama mengalami ketegangan dan secara teknis membeku bahkan sebelum terjadinya ofensif besar-besaran oleh Rusia ke Ukraina pada tahun 2022.
Kedua belah pihak sudah berulang kali saling memulangkan staf kedutaan, di mana tuduhan mengenai aktivitas spionase terus membayangi hubungan diplomatik mereka selama puluhan tahun terakhir.
Pada tahun 2006, Alexander Litvinenko yang merupakan pembelot Rusia tewas di London akibat racun polonium.
Berdasarkan hasil penyelidikan Inggris, tindakan tersebut dilakukan oleh intelijen Rusia, sebuah klaim yang terus-menerus disanggah oleh Moskow.
Di samping itu, insiden peracunan Sergei Skripal, seorang agen ganda Rusia, di Salisbury pada 2018 juga memicu gelombang pengusiran diplomat Rusia dari Inggris serta berbagai negara Barat, yang menjadi salah satu yang terbesar dalam beberapa dekade.
Semenjak invasi Rusia ke Ukraina dimulai, jalur komunikasi antara Downing Street dan Kremlin telah tertutup.
Pemimpin Inggris terakhir yang menjalin dialog dengan Presiden Rusia Vladimir Putin adalah Boris Johnson pada Februari 2022, sesaat sebelum Moskow mengawali invasi ke Ukraina.
Saat itu, ia memperingatkan bahwa pengiriman pasukan ke Ukraina "akan menjadi kesalahan perhitungan yang tragis."
Sejak agresi Rusia ke wilayah Ukraina, Inggris menempatkan diri sebagai salah satu penyokong utama bagi Kyiv.
Perdana Menteri Inggris Keir Starmer telah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky guna membicarakan solusi perang dan menjadi salah satu pihak yang paling vokal dalam mengkritik Kremlin.
Pada bulan ini, Inggris bersama Prancis telah menandatangani deklarasi mengenai rencana penempatan pasukan di Ukraina setelah gencatan senjata tercapai.
Langkah tersebut ditolak mentah-mentah oleh Rusia dengan peringatan bahwa pasukan itu nantinya akan menjadi "target militer sah."