JAKARTA – Pidato Kenegaraan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Selasa malam (24/2/2026) menjadi ajang ketegangan terbuka dengan Mahkamah Agung (MA) AS, menyusul keputusan pengadilan yang membatalkan kebijakan tarif luas pemerintahannya.
Fokus utama tertuju kepada tiga hakim konservatif, yakni John Roberts, Neil Gorsuch, dan Amy Coney Barrett, yang bergabung dengan tiga hakim liberal dalam putusan 6-3.
Putusan tersebut menyatakan bahwa Trump telah melampaui kewenangannya karena memberlakukan tarif tanpa adanya persetujuan dari Kongres.
Dalam pidato tersebut, Trump menyebutkan bahwa putusan itu sangat disayangkan serta mengecewakan, sembari menekankan bahwa pemerintahannya bakal menempuh jalur hukum alternatif guna menerapkan tarif serupa.
“Undang-undang itu sudah lama diuji,” kata Trump singkat, menegaskan opsi hukum lain masih terbuka.
Sejumlah hakim tampak hadir secara langsung di ruang sidang DPR AS. Roberts dan Barrett terlihat bersama Brett Kavanaugh serta Elena Kagan. Trump pun sempat menyapa dan menjabat tangan mereka ketika tiba di lokasi.
Sementara itu, Gorsuch termasuk dalam jajaran hakim yang memilih absen pada tahun ini.
Setelah putusan diumumkan pada Jumat sebelumnya, Trump melontarkan kritik tajam terhadap pengadilan serta enam hakim yang menentangnya.
Ia menyebut tiga hakim konservatif yang berseberangan tersebut sebagai sosok yang memalukan, sekaligus menuding—tanpa bukti—adanya pengaruh dari kepentingan asing.
Di sisi lain, Trump memberikan pujian kepada para hakim yang berpihak kepadanya, khususnya Kavanaugh.
Kehadiran hakim Mahkamah Agung dalam agenda pidato kenegaraan memang merupakan hal lazim dan sering dimaknai sebagai simbol stabilitas antar-cabang kekuasaan.
Corey Brettschneider, seorang profesor ilmu politik dari Universitas Brown, menilai bahwa kehadiran tersebut “mengirimkan pesan bahwa pengadilan bukan lembaga musuh.”
Namun, tradisi ini juga menyisakan rasa tidak nyaman. Roberts pernah mengungkapkan bahwa suasana dalam pidato kenegaraan sangat mengganggu, lantaran para hakim diwajibkan untuk duduk tanpa ekspresi di tengah atmosfer sorak-sorai politik.
Sejumlah hakim bahkan lebih memilih untuk absen; mendiang Antonin Scalia sempat menyebut acara itu sebagai “pertunjukan kekanak-kanakan," sementara Samuel Alito mengaku menghindarinya karena merasa canggung.
Perselisihan antara presiden dan Mahkamah Agung bukanlah perkara baru. Pada tahun 2024, Trump sempat menyampaikan terima kasih kepada Roberts usai putusan yang memperluas kekebalan presiden atas tindakan resmi.
Sebaliknya, Presiden dari Partai Demokrat, Joe Biden, pernah menegur langsung para hakim dalam pidato kenegaraannya terkait dengan pembatalan hak aborsi.
Catatan sejarah menunjukkan bahwa terakhir kali seluruh hakim Mahkamah Agung absen dari pidato kenegaraan adalah pada tahun 2000, menjelang berakhirnya masa jabatan Bill Clinton, dengan alasan perubahan jadwal perjalanan serta gangguan kesehatan ringan.
Tahun ini, kehadiran sebagian hakim kembali mempertegas betapa tipisnya jarak antara simbol kenegaraan dengan pertarungan politik yang semakin tajam.