JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya percepatan penanganan dampak bencana banjir dan longsor yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang.
Ia menilai kondisi Aceh Tamiang membutuhkan perhatian khusus karena tingkat kerusakan yang terjadi berbeda dibandingkan wilayah terdampak lainnya.
Tito menjelaskan bahwa bencana ekologis akibat curah hujan tinggi yang diperparah deforestasi masif telah berdampak pada tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Aceh Tamiang memang saya lihat agak beda dari udara. Tadi masih banyak lumpur-lumpur, agak beda ketika saya datang ke tempat-tempat lain, seperti di Sumatera Barat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (23/12/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan Tito saat memberikan arahan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Aceh Tamiang di Kantor Bupati Aceh Tamiang, Aceh, Senin (22/12/2025).
Tito mengungkapkan bahwa sejak hari pertama bencana, Presiden RI Prabowo Subianto telah memerintahkan mobilisasi nasional dengan pembagian tugas lintas kementerian dan lembaga.
Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah (pemda), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta unsur terkait lainnya terus bergerak guna memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat terpenuhi.
Dalam kesempatan itu, Tito juga menegaskan bahwa cadangan beras nasional berada dalam kondisi sangat kuat.
Ia memastikan daerah terdampak bencana dapat mengakses cadangan beras Badan Urusan Logistik (Bulog) tanpa batas, selama ada permintaan resmi dari kepala daerah.
“Sepanjang untuk kepentingan bencana itu dapat dikeluarkan tanpa biaya. Ini bukan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) yang dijual murah. Bukan, ini tanpa biaya, gratis berapa pun juga diminta asal bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Tito.
Selain persoalan logistik pangan, mantan Kepala Polri (Kapolri) itu juga menyoroti keterbatasan anggaran belanja tidak terduga (BTT) di sejumlah daerah terdampak.
Tito menyampaikan bahwa presiden telah memutuskan penambahan bantuan BTT sebesar Rp4 miliar untuk setiap kabupaten/kota terdampak, serta Rp20 miliar bagi pemerintah provinsi.
Di sisi lain, ia juga menggalang dukungan antardaerah yang hingga saat ini telah mencapai hampir Rp60 miliar dan disalurkan langsung ke wilayah terdampak.
Tito turut menekankan bahwa pembersihan lumpur harus menjadi prioritas utama, terutama di fasilitas umum, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, serta perkantoran pemerintahan.
Ia menegaskan kehadiran negara harus dirasakan langsung oleh masyarakat melalui sinergi TNI, Polri, pemda, dan relawan.
“Pembersihan ini nomor satu menurut saya, pembersihan ini dari lumpur-lumpur ini,” jelas Tito.
Terkait penanganan sektor perumahan, ia meminta pemda segera melakukan pendataan kerusakan rumah secara rinci by name dan by address, mencakup kategori rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, hingga hilang.
Data tersebut akan menjadi dasar penyaluran bantuan langsung kepada masyarakat serta pembangunan hunian sementara dan hunian tetap oleh pemerintah pusat melalui BNPB dan kementerian terkait.