Tito: Dana Pencegahan Tidak Dianggarkan, Penanggulangan Karhutla Tidak Maksimal

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. (Foto: Net)

Seluruh Pemerintah Daerah diminta untuk menganggarkan dana untuk antisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dikutip dari CNNIndonesia.com, menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian Pemda diminta untuk menyiapkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tito menyampaikan hal itu itu dalam Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) tentang penanggulangan karhutla di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Gatot Subroto, Jakarta Pusat di hadapan jajaran menteri lainnya.

"Sekarang ini kan lagi musimnya Pemda mengajukan APBD. Kemudian lagi membicarakan dengan DRPD. Nanti kami akan kembali menekankan kepada Pemda, terutama daerah yang rawan kebakaran,, untuk menganggarkan dana dalam rangka pencegahan kebakaran," katanya, Jumat (6/12/2019).

Ia menyebut, masih ada pemerintah daerah saat ini yang belum menanggarkan dana untuk pencegahan kebakaran hutan. Hal itu membuat upaya antisipasi dan penanggulangan tak bisa maksimal.

"Ada yang menganggarkan, ada yang tidak menganggarkan. Apalagi ada aturan yang mengatakan bahwa bisa mengeluarkan uang kaitan dengan kebakaran hanya dalam keadaan darurat ketika sudah terjadi kebakaran. Nah itu membuat ruang gerak dari Pemda jadi lebih sempit," jelasnya.

Sejatinya, kata dia lagi, Pemda bisa menganggarkan dana tersebut dengan tujuan pencegahan bencana apabila tidak bisa menganggarkan khusus untuk mencegah karhutla. Di sisi lain, ia pun menyinggung perkara alat deteksi dini titik panas yang seharusnya dianggarkan untuk Pemda. Alat deteksi dini karhutla di daerah sekarang dianggarkannya oleh kepolisian daerah.

"Kok sayangnya (alat deteksi dini) adanya di Polda? Harusnya ada di Pemda. Dianggarkan untuk membuat dan memperkuat sistem itu. Nanti kami akan buat edaran juga untuk itu," ucapnya.

Adapun perkara anggaran dana untuk pengelolaan hutan di daerah sejatinya sudah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 230 Tahun 2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi. Situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mencatat, DBH DR atau Dana Reboisasi di antaranya dapat digunakan untuk pencegahan dan penanggulangan karhutla, perlindungan dan pengamanan hutan, hingga ke pengawasan dan pengendalian.(but)







[Ikuti Terus Kawula.id Melalui Sosial Media]






Berita Lainnya...

Tulis Komentar