JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengumumkan bahwa pembangunan 2.000 unit rumah bagi para penyintas bencana banjir besar di Pulau Sumatra akan didukung oleh bantuan Corporate Social Responsibility (CSR).

Bantuan pembangunan 2.000 rumah ini tersebar di tiga provinsi di Sumatra, yaitu Aceh, Sumatera Barat (Sumbar), dan Sumatera Utara (Sumut).

"Saya sampaikan nanti CSR-CSR sudah ada yang berkomitmen untuk membantu membangun 2.000 rumah untuk korban saudara-saudara kami di Sumatera," ujar pria yang dikenal dengan sapaan Ara itu dalam konferensi pers di Jakarta, dikutip pada Rabu (10/12/2025).

Menurut Ara, dukungan CSR untuk pendirian 2.000 rumah bagi korban bencana di Sumatra ini merupakan wujud semangat gotong royong. Sejumlah perusahaan telah menyatakan kesediaan untuk membantu pembangunan hunian bagi para korban.

"Ini adalah bentuk gotong royong, jadi saya sudah mendapatkan komitmen 2.000 rumah yang siap untuk dibantu kepada saudara-saudara kami yang terdampak musibah di Sumatera," ucapnya.

Di tempat terpisah, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan kesiapannya untuk berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait penyediaan lahan untuk tempat tinggal korban banjir Sumatra.

Nusron menyatakan, jika masyarakat di Aceh, Sumut, dan Sumbar yang menjadi korban banjir membutuhkan tempat tinggal, baik permanen maupun sementara, namun lahan tidak tersedia, maka Kementerian ATR/BPN akan meminta lahan negara yang saat ini berstatus atau digunakan sebagai Hak Guna Usaha (HGU) di wilayah-wilayah tersebut.

Nusron menambahkan bahwa belum ada survei lokasi spesifik terkait rencana penyediaan lahan untuk hunian para penyintas bencana Sumatra.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan kesiapan untuk mencabut sementara Hak Guna Usaha (HGU) apabila hal itu diperlukan untuk dijadikan hunian sementara (huntara) bagi warga yang terdampak bencana banjir dan longsor di Pulau Sumatra.

Prabowo menegaskan bahwa pemerintah harus segera menyediakan lahan untuk pembangunan hunian sementara bagi masyarakat yang terkena dampak bencana.

Perintah tersebut muncul setelah Kepala BNPB, Suharyanto, melaporkan bahwa salah satu kendala mendesak dalam percepatan pembangunan huntara adalah ketersediaan lahan dari pemerintah daerah.

"Kepala daerah harus menyiapkan lahan. Pemerintah pusat yang membangun, Pak Presiden. Nah, lahannya ini kadang-kadang yang agak bermasalah lama," ujar Suharyanto dalam paparannya pada rapat koordinasi penanganan bencana di Aceh, Minggu malam (7/12/2025).

Menanggapi permasalahan itu, Prabowo menegaskan bahwa negara wajib menemukan solusi cepat. Penyediaan lahan untuk hunian sementara menjadi prioritas tinggi.

Prabowo memerintahkan semua pihak terkait di pemerintah pusat, khususnya Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Kehutanan, agar berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

"Kalau perlu HGU-HGU bisa dicabut sementara, dikurangi. Ini kepentingan rakyat yang lebih penting. Lahan harus ada," ujarnya.