Penandatangan MoU Sertifikat Pranikah Segera Dilakukan BKKBN dengan 3 Kementerian Ini

Ilustrasi menikah. (Foto: Weddingku.com)

Penandatangan nota kesepahaman (MoU) terkait pemberlakuan sertifikasi pranikah segera dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) bersama tiga kementerian. Menurut Deputi Bidang Keluarga Sejahteran dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN RI, M. Yani pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) terkait hal itu.

"Kami juga sedang diskusikan dan dalam waktu dekat akan MoU dengan tiga kementerian itu," ucapnya, Selasa (14/1/2020), dikutip dari Antara via CNNIndonesia.com.

Diterangkannya, pihaknya tidak hanya menangani terkait dengan alat kontrasepsi, tetapi juga terkait dengan pembangunan keluarga dan kependudukan.

"Kami berhubungan dengan ketahanan keluarga, berbicara ketahanan keluarga berarti kami menjalankan, menyuruh masyarakat agar melaksanakan delapan fungsi keluarga," paparnya.

"Dari hasil koordinasi itu kami bersepakat akan membagi segmen sesuai dengan bidangnya masing-masing," jelasnya.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy sebelumnya mengaku berencana menerapkan sertifikat pranikah pada 2020 di seluruh Indonesia dan "mestinya gratis".

"Kalau bisa tahun depan 2020 sudah dimulai," katanya, Rabu (13/11/2019).

Adapun sertifikasi ini akan dibuat dengan sistem pelatihan, sebagaimana yang sudah diterapkan pada kursus pranikah pasangan beragama Katolik. Nantinya, pasangan akan dilatih berbagai pengetahuan, termasuk soal mengelola emosi, keuangan hingga pengetahuan soal kesehatan dan alat reproduksi.(but)







[Ikuti Terus Kawula.id Melalui Sosial Media]






Berita Lainnya...

Tulis Komentar