Panja Pengawas Industri Keuangan Dibentuk DPR Terkait Kasus Jiwasraya

Ilustrasi Jiwasraya. (Foto: Tempo.co)

Pembentukan panitia kerja (panja) terkait pengawasan kinerja industri jasa keuangan disepakati oleh Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dilansir dari CNNIndonesia.com, panja ini dibuat untuk menyelesaikan persoalan yang sedang menimpa PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bersama 1912, PT Asabri (Persero), PT Taspen (Persero), dan PT Bank Muamalat Tbk.

Menurut Ketua Komisi XI, Dito Ganinduto nantinya panja ini pun bakal dikoordinasikan dengan panja yang dibuat oleh Komisi VI karena komisi itu yang bertanggung jawab terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Kami akan berkoordinasi agar tidak tumpang tindih sehingga tidak jadi beban seluruh pemangku kepentingan juga," katanya, Selasa (21/1/2020).

Disampaikannya, persoalan di lima perusahaan masuk jadi prioritas panja terkait pengawasan kinerja industri jasa keuangan lantaran DPR mendapatkan laporan dari masyarakat dan investor. Akan tetapi, Jiwasraya bakal menjadi prioritas nomor satu karena proses penyelesaiannya yang telah setengah jalan.

"Kalau Jiwasraya proses sudah berjalan dan penyelesaian adalah pengembalian dana nasabah, sementara masalah hukum dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung)," paparnya.

Kejagung sebelumnya sudah menetapkan lima tersangka atas dugaan kasus korupsi di Jiwasraya, yaitu mantan Direktur Utama Hendrisman Rahim, mantan Kepala Investasi dan Divisi Keuangan Jiwasraya Syahmirwan, mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo, Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, dan Presiden Komisaris PT Trada Alam Mineral Heru Hidayat.

Adapun perusahaan diketahui mengalami persoalan likuiditas lantaran nilai portofolio investasinya yang terus menurun. Karena itu, Jiwasraya memutuskan untuk menunda pembayaran klaim nasabah sebesar Rp802 miliar untuk produk saving plan pada Oktober 2018 lalu.

Ditambahkan Dito, panja pun akan fokus menyelesaikan masalah AJB Bumiputera 1912. Adapun perusahaan asuransi tertua tersebut juga terkena masalah likuiditas sehingga terdapat sejumlah klaim yang belum mampu dibayarkan.

"Panja ini prioritas Jiwasraya setelah itu AJB Bumiputera," ujarnya.

Sebelumnya, manajemen AJB Bumiputera menyatakan outstanding klaim atau tunggakan per Desember 2019 mencapai Rp4,2 triliun. Dalam perkiraan perusahaan, klaim jatuh tempo tahun ini sebesar Rp5,4 triliun. Itu berarti, total klaim yang harus dibayar tahun ini sebesar Rp9,6 triliun. Rencananya, perusahaan akan menjual sejumlah aset untuk melunasi sejumlah tunggakan klaim dan mengoptimalkan aset, di antaranya Hotel Bumi Wiyata di Depok, Jawa Barat.

Lebih jauh diungkapkan Dito, panja ini ditargetkan dapat menghasilkan sejumlah rekomendasi kepada pemangku kepentingan, seperti pemerintah dan manajemen perusahaan. Harapannya, pembahasan di panja dapat selesai kurang dari setahun.

"Target kami secepatnya, tidak boleh lebih dari satu tahun atau hanya beberapa bulan. Dalam beberapa masa sidang harus selesai, Insya Allah," tutupnya.(but)







[Ikuti Terus Kawula.id Melalui Sosial Media]






Berita Lainnya...

Tulis Komentar