Kemenkum Blokir Akses Administrasi FFI, Tunggu Kepengurusan Definitif dari PSSI

Kemenkum Blokir Akses Administrasi FFI, Tunggu Kepengurusan Definitif dari PSSI
Kementerian Hukum memblokir sementara akses Sistem Administrasi Badan Hukum FFI menyusul surat PSSI tertanggal 13 November 2026.

KAWULA.ID — Kementerian Hukum membekukan akses Sistem Administrasi Badan Hukum atas nama Federasi Futsal Indonesia menyusul surat PSSI tertanggal 13 November 2026. Pemblokiran ini menahan setiap perubahan data kepengurusan sampai Kongres Luar Biasa menghasilkan kepengurusan definitif yang diakui.

Melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kemenkum menindaklanjuti permintaan PSSI untuk membatasi akses administrasi badan hukum FFI, yang kini beroperasi dengan nama Asosiasi Futsal Indonesia. Langkah itu diambil di tengah persoalan kepengurusan internal organisasi yang belum tuntas.

Direktur Badan Usaha Ditjen AHU Kemenkum, Andi Taletting Langi, menyatakan pihaknya telah menerima surat PSSI dan bergerak sesuai kewenangan yang dimiliki.

"Saat ini, sesuai dengan permintaan PSSI, akses SABH atas nama FFI telah diblokir sementara untuk mencegah adanya perubahan data kepengurusan selama persoalan internal organisasi masih dalam proses penyelesaian. Kami menunggu dari PSSI untuk melakukan penyelesaian di internal futsal," ujar Andi di Jakarta, Senin (16/11).

Yang Diblokir Administrasi Badan Hukum, Bukan Kegiatan Futsal

Andi menegaskan pemblokiran tidak menyentuh aktivitas organisasi maupun agenda olahraga futsal. Kompetisi dan pembinaan atlet tetap berjalan di bawah naungan PSSI.

"Yang diblokir adalah akses administrasi badan hukumnya, bukan kegiatan futsalnya yang berada di bawah naungan PSSI. Langkah ini penting untuk memastikan tidak ada perubahan data kepengurusan sebelum ada kejelasan mengenai kepengurusan definitif yang diakui sesuai mekanisme organisasi di bawah PSSI," ujarnya.

Proses administrasi baru akan dilanjutkan setelah Kongres Luar Biasa digelar dan PSSI menyampaikan pemberitahuan resmi soal kepengurusan definitif FFI. Dalam suratnya, PSSI juga melaporkan telah menunjuk Pelaksana Tugas Ketua Umum FFI agar roda organisasi tetap berjalan selama masa transisi.

Kemenkum Tegaskan Tidak Masuk Ranah Internal Organisasi

Kemenkum memastikan pemblokiran bukan bentuk intervensi terhadap dinamika internal organisasi olahraga. Kewenangan penyelesaian persoalan kepengurusan tetap berada di tangan PSSI.

"Kemenkum tidak masuk ke dalam persoalan internal organisasi ataupun menentukan siapa yang berhak memimpin FFI. Itu merupakan ranah PSSI karena futsal sebagai organisasi yang menjadi anggota PSSI, seperti asosiasi lainnya, bola pantai, atau asosiasi bola wanita, sesuai aturan yang berlaku. Tugas kami adalah memastikan administrasi badan hukum tetap tertib dan memiliki dasar yang jelas sesuai ketentuan yang berlaku," papar Andi.

Sebagai bagian dari struktur sepak bola nasional, FFI berada di bawah naungan PSSI. Setiap proses dan perubahan kepengurusannya wajib mengacu pada Statuta PSSI serta mekanisme organisasi yang berlaku.

Harapan agar Fokus Kembali ke Pembinaan Atlet

Andi berharap persoalan kepengurusan FFI cepat diselesaikan lewat mekanisme organisasi. Menurut dia, ganjalan administratif berisiko mengganggu pembinaan dan pengembangan futsal nasional jika dibiarkan berlarut.

"Yang terpenting, persoalan administratif dan kepengurusan ini dapat segera diselesaikan agar perhatian seluruh pihak kembali tertuju pada pembinaan atlet, penyelenggaraan kompetisi, dan kemajuan prestasi futsal Indonesia," pungkasnya.

Ikuti Artikel Terbaru Kawula ID di Google News

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index