Jokowi Tolak Pulangkan Eks ISIS, Gayus Lumbuun: Mana Bisa, Itu Urusan Hakim

Presiden Joko Widodo. (Foto: Net)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak bisa serta-merta memutuskan menolak kepulangan 689 WNI eks ISIS hanya lewat rapat terbatas. Pasalnya, pengambilan keputusan untuk menolak kepulangan ratusan WNI itu harus melalui proses hukum di pengadilan.

Demikian dikatakan oleh mantan hakim Mahkamah Agung (MA) Gayus Lumbuun. Di samping itu, ia juga mendorong pemerintah membawa masalah ini ke pengadilan agar mendapatkan putusan yang adil.

"Jadi, nanti hakim yang memutus, mana bisa presiden memutus di dalam ratas. Itu urusan hakim. Jadi, ada keadilan yang dibangun sebagai negara hukum," ucapnya, Rabu (12/2/2020), dikutip dari CNNIndonesia.

Jokowi selaku kepala negara, imbuhnya, mesti melaksanakan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Adapu dalam Pasal 1 UUD 1945 tertulis, antara lain, negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh sebab itu, ia mengaku tak sepakat keputusan yang diambil Presiden dengan menolak pemulangan ratusan WNI eks ISIS itu tanpa melalui proses hukum di pengadilan.

Di sisi lain, ia menerima alasan pemerintah menolak pemulangan ratusan WNI eks ISIS itu, salah satunya, untuk melindungi sekitar 267 juta penduduk RI. Akan tetapi, cara melindungi ini harus melalui penegakkan hukum.

"Artinya apa? Pemerintah melindungi yang lebih luas daripada 600 orang, betul, tapi 600 (WNI eks ISIS) orang juga ada haknya juga, hak keadilan, hak asasi. Di mana dipilahnya? Di mana diukurnya? Itu di pengadilan," paparnya.

Mantan anggota DPR itu menerangkan, ratas yang digelar Jokowi kemarin dalam memutuskan nasib ratusan WNI eks ISIS tersebut tak punya pertimbangan lain kecuali keamanan, sedangkan pertimbangan lain itu akan muncul di pengadilan. Dalam pandangannya, Jokowi hanya bisa sementara waktu menolak pemulangan ratusan WNI eks ISIS yang tersebar di kamp pengungsian Turki dan Suriah itu.

Adapu dalam proses menunggu ini, sambungnya, pemerintah menggelar proses hukum lewat pengadilan. Karena itu, ia mendorong pemerintah segera mengumpulkan identitas 689 WNI itu agar memudahkan proses hukum di Indonesia. Apabila pemerintah tak bisa menghadirkan mereka, persidangan bisa dilakukan dengan in absentia atau mengadili seseorang dan menghukumnya tanpa dihadiri oleh terdakwa. Ia meyakini proses hukum terhadap ratusan WNI eks ISIS itu tak akan memakan waktu lama kalau pemerintah bekerja cepat dalam mendata identitas mereka.

"Diuji di pengadilan, betul enggak si dia bakar paspor, yang mana bakar paspor dari 600 (WNI) ini. Berapa anak kecil dibawa bapaknya ikut ke luar negeri (Suriah). Berapa yang lahir di luar negeri (Suriah)," ujar mantan politikus PDI-P ini.

"Itu kan ada aturan hukumnya. Yang bakar paspor dihukum pencabutan warga negara, dipidana seumur hidup boleh, karena mengkhianati negara. Tapi itu hakim yang boleh memutuskan, bukan kekuasaan," sebutnya.

Ia menambahkan, ia tak ingin pemerintah mencari enaknya saja dengan langsung memutuskan menolak ratusan WNI eks ISIS kembali ke Indonesia tanpa proses hukum. Pasalnya, sekali lagi, keputusan menolak WNI eks ISIS itu ada di pengadilan, bukan di tangan Jokowi sebagai presiden.

"Jadi, bagi saya kurang lengkap dan bukan cerminan negara hukum kalau ratas memutuskan sebuah putusan hukum. Walaupun berdasarkan undang-undang, tapi bukan wilayah kekuasaan presiden memutuskan, itu adanya di pengadilan," tutupnya.(but)







[Ikuti Terus Kawula.id Melalui Sosial Media]






Berita Lainnya...

Tulis Komentar