Jokowi Dinilai Ambil Risiko Besar Terkait Investasi Ibu Kota Baru

Presiden Joko Widodo (kiri) dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor (kanan) meninjau lokasi rencana ibu kota baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. (Foto: ANTARA/Akbar Nugroho Gumay/aww)

Rencana pemerintah membangun ibu kota baru dengan skema investasi asing dikritik oleh Sekretaris Bidang Ekuintek Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Handi Idris. Dilansir dari CNNIndonesia.com, ia menilai pemerintahan Joko Widodo sedang mengambil risiko besar.

"Pemerintah sedang mengambil risiko besar dalam membiayai Ibu Kota Negara (IKN) lewat mekanisme investasi via perbankan asing, yakni Softbank," ucapnya, Selasa (21/1/2020).

Sebelumnya, Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjitan mengatakan, perusahaan asal Jepang, Softbank diarahkan menempatkan investasinya pada proyek pembangunan insfrastruktur di ibu kota baru, kecual Istana Negara. Menanggapi itu, Handi menyebut dirinya masih belum mengetahui skema hubungan timbal balik antara pemerintah dengan pihak Softbank terkait investasi tersebut.

Dalam prediksinya, skema timbal balik tak jauh-jauh dari pemberian konsensi lahan untuk dikelola Softbank di ibu kota baru. Ia menambahkan, kalau konsesi lahan yang diberikan sebagai syarat timbal balik, hal itu sangat berisiko. Lantas, ia pun mempertanyakan besaran lahan di IKN yang akan diberikan pemerintah kepada Softbank sebagai konsensi.

"Seberapa besar lahan yang akan diberikan? Apa dampak dan pengaruhnya terhadap masyarakat dan pembangunan nasional?" tanya Handi.

Diakuinya, dirinya heran akan rencana investasi Softbank di IKN yang mencapai nilai US$30 miliar atau sekitar Rp420 triliun. Ia pun khawatir separuh lahan ibu kota baru nantinya dapat dikelola oleh Softbank melihat nilai investasi yang bombastis. Kabar itu, imbuhnya, justru bertolak belakang dengan semangat Presiden Joko Widodo yang berkeinginan agar pembangunan ibu kota menggambarkan Bhinneka Tunggal Ika.

"Bisa bayangkan nanti, hampir semua lembaga pendidikan, kesehatan dan hotel dimiliki oleh asing semua, sementara kondisi di sekitar ibu kota perlu dibenahi. Jadi, akan timbul ketimpangan yang sangat luar biasa sekali," tuntasnya.(but)







[Ikuti Terus Kawula.id Melalui Sosial Media]






Berita Lainnya...

Tulis Komentar