Gugatan Blokir Internet Papua Mulai Disidangkan, Jokowi Absen

Presiden Joko Widodo. (Foto: Net)
Loading...

Sidang perkara Gugatan Legal Standing (Hak Gugat Organisasi) atas pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat pada Agustus 2019 lalu digelar oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Senin (2/12/2019). Adapun Presiden Joko Widodo dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menjadi pihak tergugat dalam perkara ini. Tergugat dalam sidang ini diketahui hanya diwakilkan oleh Biro Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pihak Jokowi tidak hadir dalam sidang ini. Menurut pihak penggugat, pihaknya menyayangkan absennya Joko Widodo dalam sidang ini. 

"Tadi hanya perwakilan Kemenkominfo yang datang. Ya, justru kami sangat menyayangkan karena ini proses yang legal, proses konstitusional, pengadilan. Kalau mereka anggap tindakan tersebut (pemblokiran internet) yang taat hukum, mestinya datang juga," ucap Kuasa Hukum Penggugat, Ade Wahyudin.

Disampaikannya, pihaknya sudah mempersiapkan berbagai barang bukti jika pihak tergugat merasa keberatan. Di sisi lain, ia menyatakan bahwa PTUN Jakarta sudah memutuskan gugatan terhadap Jokowi berlanjut ke persidangan. Pada pekan lalu, gugatan ini diajukan oleh Tim Pembela Kebebasan Pers yang terdiri dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan SAFEnet sebagai penggugat dan LBH Pers, YLBHI, Kontras, Elsam, dan ICJR sebagai kuasa hukum dengan nomor perkara 230/G/2019/PTUN-JKT.

Dalam proses dismisal hari ini, majelis hakim PTUN menyatakan gugatan Tim Pembela Kebebasan Pers merupakan kewenangan pengadilan TUN sehingga hakim dapat menyidangkan perkaranya. Ade yang juga Direktur LBH Pers itu menambahkan, proses dismisal atau pengecekan kewenangan pengadilan ini menggunakan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) baru Nomor 2 tahun 2019. Gugatan ini merupakan yang pertama menggunakan dasar gugatannya sejak Perma ini terbit.

"Segala tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hukum itu akan beralih pada kewenangan pengadilan TUN, tadi majelis hakim sudah menyatakan ini adalah kewenangan pengadilan tata usaha negara dan selanjutnya mereka akan menunjuk hakim menyidangkan perkara ini," jelasnya.

"Artinya dalam kewenangan pengadilan ini sudah selesai dan ini adalah kewenangan tata usaha negara," sambungnya.

Untuk diketahui, tindakan pelambatan dan pemutusan akses internet merupakan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan. Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang dilanggar seperti Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 73 yang mengatur tentang pembatasan dan larangan yang hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang.

Lalu, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No 40 tahun 1999 tentang Pers, Pasal 19 ayat 3 Undang-Undang No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang hak-hak Sipil dan Politik, khususnya yang terkait kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dapat dikenai pembatasan sepanjang dapat dilakukan sesuai dengan hukum, Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya yang menegaskan Pengumuman pernyataan atau penghapusan keadaan bahaya dilakukan oleh Presiden bukan melalui siaran pers.

Kemudian, bertentangan dengan Asas-Asas Pemerintahan Umum yang Baik secara formil dan materiil. Sebab pelambatan dan pemutusan akses internet yang dilakukan para tergugat bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Kepentingan Umum, Asas Kecermatan, Asas Keterbukaan, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, Asas Pelayanan Yang Baik, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.(but)



Loading...




[Ikuti Terus Kawula.id Melalui Sosial Media]






Berita Lainnya...

Tulis Komentar