Demokrasi dan Nasib Peradaban Kita

Demokrasi dan Nasib Peradaban Kita
Loading...

Peradaban kini, yang lazim kita dengar, bermula dari berbagai konflik yang terjadi di dalamnya. Sebagai contoh Amerika Serikat yang harus melalui beberapa titik sejarah kelam seperti ‘perang sipil’ atau banyak presiden yang dibinasakan, dan lain sebagainya.

Di benua Eropa, lebih kelam lagi. Di Rusia, mereka harus beranjak dari masa Feodalisme ke Sosialis Uni Soviet dan bangkit lagi setelah kekalahan mereka di Perang Dingin. Garis besarnya di Eropa, transisi terjadi pada masa Perang Westphalia, Perang Dunia I dan II sampai ke masa demokrasi liberal sekarang. Poinnya ada dua; konflik sosial dalam skala besar adalah harga wajib yang harus dituntaskan untuk meningkatkan kualitas peradaban dan nasib ada di tangan manusia.

Sementara di Indonesia, ada beberapa momentum konflik; Kemerdekaan 1945, G30S/PKI, upaya-upaya pemberontakan dan insurgensi, revolusi yang gagal (baca: reformasi), dan kini sampai pada Pemilu paling aktif sepanjang sejarah Indonesia yang menghasilkan buah konflik lainnya.

Sejak pemilu bergulir, korban berjatuhan dari pihak penyelenggara. Ditambah lagi angka yang tewas terkait pemilu ini. Setidaknya, ada enam orang tewas dan beberapa luka-luka akibat aksi dan bentrokan antara massa dan aparat.

Pada bagian ini yang harus kita perhatikan adalah dimunculkannya narasi politik People Power (kekuatan rakyat), yang dari pandangan politik mana pun adalah sah secara konstitusi. Namun,  pada saat bersamaan negara juga memiliki hak untuk mempertahankan status quo-nya.

Loading...

Dengan kata lain konsekuensi dari sistem demokrasi itu sendiri yang menjamin suara masyarakat dilindungi (bukan diatur) dan negara beserta komponennya wajib memerhatikan itu. Singkatnya, sentimen terhadap aksi massa dan menjadi anti terhadap aparat pemerintah menjadi racun bagi peradaban kita sendiri.

Negara Demokrasi, Haruskah Alergi Demonstrasi?

Memabahas ulang mengenai sistem apa yang baik buat negara Indonesia yang plural ini juga merupakan langkah yang buruk, sebagaimana membiarkan diri kita masih terjerumus dalam kebencian kepada lawan politik.

Ada fakta menarik yang harus kita akui di sela panasnya pasca-pemilu ini. Indonesia mengalami pengingkatan kepedulian terhadap politik yang tajam. Bisa dilihat dari aktifnya kampanye yang melibatkan banyak kelompok partisan di masyarakat.

Kendati demikian, tentu, hoaks, agitasi politik dan politik identitas yang merepresentasikan simbol kelompok tertentu juga menanjak. Singkatnya, kita hanya belum terbiasa dengan perubahan zaman yang begitu nyata cepatnya, dan belum terlalu dewasa dalam berpolitik.

Fenomena ini seharusnya bukan sekadar angin lalu seusai pemilu tanpa berlapang dada mengakui bahwa kita sedang kisruh (meski baru di Jakarta saja) hanya karena kursi presiden. Sebab, akibat kekacauan di Jakarta sana memeranguhi beberapa aspek strategis.

Sebagai contoh dalam lingkup ekonomi, ketika Wiranto menginstruksikan Kominfo untuk membatasi akses penggunaan internet (meski masih bisa diakses leluasa dengan VPN) memengaruhi interaksi ekonomi di masyarakat Indonesia. Banyak pengusaha yang mengeluh akibat ini lantaran terkendala akses jual belinya.

Pada lingkup yang lebih luas, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah sejak kemarin pagi. Dilaporkan 54 saham menguat, 99 saham melemah, dan 120 stagnan. Pada aspek sosial dan politik, kekacauan tersebut dapat mempertajam politik identitas. Hal itu bisa berangkat dari narasi politik apa pun yang dikaitkan dengan fenomena yang terjadi sekarang ini yang dipolitisasi lebih liar.

Politik sekarang adalah masa bagi politik identitas sebagaimana di beberapa negara Eropa dan bahkan di AS menguat. Konsekuensi dari politik identitas, tentu bukan hanya sekadar penguat, tetapi juga bisa memperpanjang definisi perbedaan—apa lagi di negara-negara yang beragam seperti AS dan Indonesia.

Sederet permasalahan politik ini memperbanyak dosa politik kita. Dimulai dari dikotomi cebong dan kampret, hukuman sosial kepada kaum yang golput (meski mereka tetap membayar pajak dan menetapkan pilihan politik mereka untuk tidak memilih), gaung pidato People Power, dll hanya menyisakan satu pertanyaan: akan berbuat apa kita dengan semua konflik ini?

Tuhan hanya memberi manusia dua hal; Kehendak Bebas (Free Will) dan Akal. Kehendak Bebas terletak pada konsep kehidupan yang kita sebut “Nasib” yang bergantung dengan keputusan-keputusan kita. Semua nasib tergantung kita, akan diperbuat lebih baik, stagnan, atau justru malah sebaliknya. Di sebelahnya adalah Akal yang tanpa panjang lebar dijelaskan adalah apa yang membedakan kita dengan spesies lainnya di dunia ini. Pada akhirnya, semua kekisruhan ini diwarisi kembali kepada kita dan bergantung kepada kita.

Kembali ke realita, peradaban yang besar memiliki sejarah panjang yang kelam, dari perubahan ke perubahan, dari revolusi ke revolusi, bahkan dari perang ke perang. Semua kisah peradaban besar sekarang ini, walaupun tidak sempurna, berawal dari penyelesaian konflik yang mereka hadapi dan cara mereka untuk bertanggungjawab kepada peradabannya.

Perlu disadari, konflik memang cenderung menghancurkan, tetapi di dalam konflik itu, terdapat sebuah proses untuk berpikir dan bertindak ke arah yang lebih baik. Logika dasarnya begini; secara alamiah, manusia memiliki sifat untuk bertahan hidup dengan cara beradaptasi. Mari kita bayangkan peradaban-peradaban besar di dunia ini tidak bertahan hidup, maka mereka hanya tinggal mitos. Seperti Atlantis dan Asgard yang hidup dalam dongen, barangkali?

Perubahan-perubahan yang akan kita impikan itu, tidak cukup hanya sekadar dengan ‘amin’ atau dengan menyadari itu. Akui saja kalau segala permasalahan itu pada akhirnya jatuh kepada kita. Agaknya, Teori Evolusi pun perlu disempurnakan bahwa evolusi manusia berada pada cara manusia itu mengendarai nasibnya sendiri untuk keluar dari konflik-konflik sosial dan politiknya.

Loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *