JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dilaporkan tengah mempertimbangkan opsi untuk menghentikan kampanye militer terhadap Iran, walaupun jalur Selat Hormuz belum sepenuhnya dibuka kembali.
Laporan tersebut dipublikasikan oleh The Wall Street Journal pada Senin (30/3/2026), dengan mengutip keterangan dari sejumlah pejabat pemerintahan.
Dalam laporan itu disebutkan bahwa Trump bersedia menyudahi konflik lebih cepat dan menunda upaya rumit untuk membuka kembali jalur strategis tersebut ke tahapan berikutnya.
Reuters menyatakan pihaknya belum dapat melakukan verifikasi atas laporan tersebut secara independen.
Selat Hormuz merupakan jalur vital bagi perdagangan energi global, yang biasanya dilewati oleh sekitar 20% pasokan minyak dunia. Penutupan jalur ini akibat konflik telah memicu kenaikan harga energi serta mengguncang pasar global.
Di sisi lain, laporan terpisah dari Financial Times mengungkap adanya dugaan upaya investasi besar yang dikaitkan dengan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menjelang dimulainya serangan AS-Israel ke Iran.
Menurut laporan tersebut, seorang broker yang disebut mewakili Hegseth sempat menghubungi BlackRock pada Februari untuk membahas investasi bernilai jutaan dolar dalam produk ETF sektor pertahanan. Komunikasi itu dilakukan melalui Morgan Stanley.
Namun, investasi tersebut tidak terealisasi karena produk ETF yang dimaksud belum tersedia bagi klien Morgan Stanley pada saat itu.
Juru bicara Pentagon Sean Parnell membantah keras laporan tersebut dan menyebutnya sebagai informasi yang “sepenuhnya salah dan dibuat-buat”.
Ia juga menegaskan bahwa tidak ada pihak dari Hegseth yang melakukan pendekatan kepada BlackRock terkait investasi tersebut.
Pihak BlackRock menolak untuk memberikan komentar, sementara Morgan Stanley belum merespons permintaan konfirmasi.
Laporan mengenai dugaan upaya investasi ini muncul di tengah meningkatnya sorotan terhadap aktivitas transaksi di pasar keuangan serta prediksi menjelang keputusan besar kebijakan pemerintah AS.
Sejumlah pengamat menilai adanya pola transaksi yang mencurigakan, yang memunculkan kekhawatiran akan potensi kebocoran informasi sebelum kebijakan diumumkan secara resmi.