Akhir Bulan Ini, Hasil Audit Jiwasraya dan Asabri Diungkap BPK

Ilustrasi. (FOTO: Net)

Hasil pemeriksaan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri pada akhir Februari 2020 akan diungkap oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dilansir dari CNNIndonesia, menurut Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK, Selvia Vivi Devianti tenggat waktu ini pun berkenaan dengan pelaporan kerugian negara.

"Ke depannya, karena ini kan deadlinenya ini akhir Februari ya, untuk perhitungan kerugian negara. Jadi, ke depannya akan diadakan pengumuman hasil pemeriksaan Jiwasraya dan Asabri," ucapnya, Jumat (14/2/2020).

Ia menerangkan, pengumuman pemeriksaan BPK itu akan dilakukan oleh Kepala BPK Agung Firman Sampurna nantinya.

"Sehingga ini akan confirmed karena yang akan menyatakan dari pimpinan BPK, jadi harap bersabar," tuturnya.

Akan tetapi, ia belum dapat memberikan hasil yang akan diumumkan oleh BPK nantinya sebab BPK saat ini masih melakukan proses pemeriksaan terhadap dua asuransi pelat merah itu. Ditegaskan Sekjen BPK, Bachtiar Arif pihaknya belum dapat memberikan informasi sebab ada aturan yang melarang untuk pemberian informasi atas kasus yang masih dalam proses pemeriksaan.

"Nantilah, semua data masih dalam proses analisis, perolehan dan sebagainya. Semua info bagi pemeriksa tetap masih pengumpulan data dan analisis sehingga gak bisa disampaikan," paparnya.

Meski demikian, diakuinya bahwa tak tertutup kemungkinan pihaknya bakal memeriksa lembaga-lembaga terkait kasus keuangan ataupun perihal kerugian negara, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Ya, lembaga-lembaga yang terkait dalam setiap kasus pasti diperiksa kalau gak terkait ya enggak," tuturnya.

Jiwasraya diketahui kini tengah terkena masalah likuiditas. Ekuitas perusahaan asuransi jiwa pertama di Indonesia itu minus Rp27,24 triliun pada akhir 2019 lalu. Untuk menyehatkan kembali Jiwasraya membutuhkan dana sebesar Rp32,89 triliun. Perseroan pun memiliki tunggakan klaim jatuh tempo dalam jumlah fantastis, yakni Rp16 triliun.

Ekuitas minus ini salah satunya diduga lantaran salah menempatkan investasi pada aset berisiko di pasar modal. Demikian halnya dengan Asabri yang berkaitan dengan kondisi keuangan di BUMN tersebut. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD menyatakan selama setahun belakangan kemarin, modal Asabri anjlok sampai dengan Rp17 triliun.(but)







[Ikuti Terus Kawula.id Melalui Sosial Media]






Berita Lainnya...

Tulis Komentar