KAWULA.ID — Kementerian Sosial memproses pengajuan bantuan senilai sekitar Rp1,2 triliun bagi warga Aceh Timur yang terdampak bencana, dengan tahap 10 ditargetkan tuntas November ini. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menerima dua bupati di Kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (4/11), untuk membahas penyaluran bantuan sekaligus kesiapan Sekolah Rakyat permanen di Kotabaru.

Bupati Iskandar Usman Al-Farlaky melaporkan perkembangan pengajuan bantuan tahap II bagi masyarakat terdampak bencana. Aceh Timur masuk dalam gelombang 10 dan 12 dengan total kebutuhan bantuan mencapai sekitar Rp1,2 triliun.

Jadup Rp15 Ribu per Hari dan Stimulan Ekonomi Rp5 Juta

Bantuan yang diajukan mencakup jaminan hidup (jadup), bantuan isi hunian, dan stimulan ekonomi. Iskandar berharap pengajuan gelombang 10 dapat diselesaikan pada November ini.

"Minimal di proses November ini sudah clear untuk tahap 10 ini, jadup di Aceh Timur," ujar Iskandar.

Agus Jabo menjelaskan bahwa anggaran bantuan untuk penanganan bencana di Sumatra, termasuk Aceh Timur, masih berproses di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Setelah itu, usulan diteruskan ke Kementerian Keuangan untuk memperoleh persetujuan.

"Memang untuk tahap 10 itu anggarannya sedang diurus, sekarang sedang berproses. Mudah-mudahan tidak terlalu lama nanti Kementerian Keuangan menyetujui," kata Agus Jabo.

Jika anggaran disetujui, Kemensos menyalurkan bantuan melalui Bank Himbara maupun PT Pos Indonesia. Nilai yang disiapkan: jadup Rp15 ribu per orang per hari, bantuan isi hunian Rp3 juta per keluarga, dan stimulan ekonomi Rp5 juta per keluarga.

Agus Jabo meminta Bupati Aceh Timur menyampaikan langsung kebutuhan masyarakat dalam rapat tingkat menteri yang dijadwalkan berlangsung keesokan harinya. Ia menyatakan akan mengawal proses pengajuan anggaran bersama Sekjen Kemensos.

"Saya akan kawal terus yang di Bappenas. Nanti bersama Bu Cece, bersama Sekjen Kemensos, saya akan kawal terus," ujar Agus Jabo.

Kotabaru Siapkan 10 Hektare untuk Sekolah Rakyat Permanen

Agenda kedua menyangkut kesiapan pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Kabupaten Kotabaru. Bupati Muhammad Rusli menyatakan pemerintah daerah telah menyediakan lahan sekitar 10 hektare yang merupakan aset pemerintah daerah.

"Atas nama pemerintah daerah, tentunya kami menyambut baik program tersebut. Kami menyampaikan kesiapan pemerintah daerah dalam rangka pembangunan Sekolah Rakyat dengan menyiapkan lokasi sekitar 10 hektare," ujar Rusli.

Pemkab Kotabaru juga dinyatakan telah melengkapi dokumen administrasi dan persyaratan teknis. Kabupaten Kotabaru masuk dalam daftar 158 lokasi usulan daerah yang memenuhi persyaratan awal clear and clean, meski masih ada catatan terkait kesiapan lahan yang perlu ditindaklanjuti.

Agus Jabo menyebut masih ada komitmen pematangan lahan pada 2026 yang harus ditindaklanjuti pemerintah daerah. Pembangunan Sekolah Rakyat permanen dirancang dengan kapasitas lebih besar, dari sebelumnya 1.000 menjadi 2.500 siswa.

Perubahan kapasitas itu berdampak pada penyesuaian kebutuhan anggaran. Pemerintah juga mengupayakan penambahan jumlah lokasi agar lebih banyak daerah memperoleh akses terhadap program tersebut.

Sasaran Siswa dari Desil 1 dan 2 DTSEN

Agus Jabo menegaskan Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, terutama yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Desil 1 dan 2. Penerimaan siswa dilakukan melalui penjangkauan dan verifikasi, bukan seleksi akademik maupun berdasarkan titipan.

"Sekolah Rakyat itu bukan hanya siswanya yang diurus, orang tuanya kita berdayakan, rumahnya nanti kita perbaiki," pungkas Wamensos.