Tito Ingin Evaluasi Pilkada Langsung, ICW Tantang Lakukan Reformasi Parpol

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. (Foto: ANTARA/Dhemas Reviyanto)
Loading...

Keinginan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mengevaluasi proses pilkada langsung, ditanggapi oleh Indonesia Corruption Watch (ICW). Menurut Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz, pihaknya menantang Tito untuk mereformasi partai politik lebih dahulu sebelum melakukan evaluasi tersebut.

Ia menegaskan, tanpa pembenahan partai, tidak akan pernah menyelesaikan persoalan politik yang berbiaya mahal.

"ICW menantang Mendagri untuk melakukan reformasi kepartaian sebelum mengubah format Pilkada," ucapnya, Selasa (19/11/2019).

Inisiatif pembenahan partai secara kolektif, imbuhnya, justru sering didorong oleh masyarakat sipil seperti ICW dan Perludem. Ia menerangkan, belum ada tanggapan konkret dari pemerintah untuk menindaklanjuti konsep pembenahan partai agar menjadi demokratis, modern, dan akuntabel. Adapun inisiatif yang dimaksud tertuang dalam draf RUU Partai Politik yang telah diserahkan ICW ke Kementerian Hukum dan HAM pada 2016.

Diketahui, aturan perubahan tersebut berisi seputar pembenahan partai politik, antara lain, soal rekrutmen partai politik, mekanisme keputusan partai politik dalam pencalonan jabatan, hingga anggaran partai politik.

"Hanya saja, memang tidak ada follow up-nya selama ini. Seolah-olah takut bicara soal reformasi kepartaian parpol itu akan mengganggu elite-elite parpol. Jadi, itu yang kemudian menjadi benturan selama ini," jelasnya.

Tito sendiri sebelumnya menyatakan keinginannya untuk mengevaluasi proses pilkada langsung. Ia menyebut evaluasi bukan sebuah hal yang haram sebab setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan bangsa membutuhkan evaluasi. Karena itu, ia pun mengimbau agar institusi sipil seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) ikut melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pilkada di Indonesia.

Solusi untuk mengurangi dampak negatif dari penyelenggaraan Pilkada, sambungnya, mesti ditemukan agar tidak ada lagi kepala daerah yang tertangkap karena terlibat kasus korupsi. Diterangkannya, evaluasi harus dilakukan lewat kajian empiris atau berdasarkan pelaksanaan yang sudah dilakukan selama ini untuk mengetahui dampak positif dan negatif. Ditambah kajian akademik yang merujuk pada data.

"Kenapa kajian akademik, karena memiliki metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan dengan data; data kuantitatif, data kualitatif, data gabungan kualitatif dan kuantitatif," jelas Tito dalam rapat bersama Komite I DPD di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/11/2019).

Penyelenggaraan pilkada secara langsung, sambungnya, baik sebab melibatkan partisipasi publik. Meski begitu, kata dia lagi, pilkada langsung pun memunculkan potensi konflik di tengah masyarakat.

Menurut Donal, pernyataan mantan Kapolri itu justru cenderung menyalahkan publik.

"Kalau ditarik dengan kaitan pilkada seolah-olah kalau saya lihat kan pernyataan itu hanya menyalahkan publik saja. Padahal, akarnya di partai politik," tutupnya.



Loading...




[Ikuti Terus Kawula.id Melalui Sosial Media]






Berita Lainnya...

Tulis Komentar