Republik Rasial-Tribal dan Pertemuan Kecil dengan Toleransi

Republik Rasial-Tribal dan Pertemuan Kecil dengan Toleransi

Toleransi adalah istilah yang bersanding dengan kata “gawat”, setidaknya beberapa waktu belakangan. Mungkin bukan hanya sekarang: pada tahun 1990, tanggal 21 April, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, menulis sebuah esai ciamik di Majalah Editor. Esai itu berjudul “Beri Jalan Orang Cina (Tionghoa). Isinya: penegasan sikap pria yang kelak jadi presiden Republik Indonesia itu soal kehadiran, dan karena itu penerimaan, terhadap orang Cina (Tionghoa) di Indonesia, peranakan atau bukan.

Tiap selesai membaca esai itu, saya teringat Bu Cino, tetangga depan rumah saat tinggal di Bukittinggi, Sumatera Barat.

Pada awal tahun 2000an, Bu Cino, yang saya tak pernah tahu nama aslinya itu, menyewa sebuah rumah yang nyaris berseberangan dengan rumah keluarga saya. Ia tinggal bersama suaminya, di situ. Rumah itu pun unik: sebelum Bu Cino menjadi penghuninya, satu keluarga bersuku Sunda lebih dulu berdiam di sana. Keluarga Sunda itu punya ikon: Mamah Teteh, istri empunya rumah, yang hingga kini pun tak terlacak oleh saya nama aslinya.

Ketika Bu Cino datang dan mengisi kekosongan rumah itu, saya nyaris tak pernah lagi masuk atau sekadar melongok ke bangunan berluas sekitar 108 meter persegi itu. Dulu, saat Mamah Teteh menetap di dalamnya, rumah itu seakan-akan menjelma kediaman kedua buat saya: tempat saya bermain dengan anak-anak keluarga itu saat mereka lapang waktu dan menghabiskan jam-jam membosankan menunggu anak-anak itu pulang sekolah–saya saat itu belum bersekolah–bersama si pemilik rumah, Mamah Teteh, yang memperlakukan saya layaknya anak sendiri.

Namun, tak lama kemudian, keluarga Sunda yang ramah itu pindah ke Pekanbaru lantaran si bapak, yang bekerja di PT Telkom, mesti meneruskan pekerjaannya di Kota Bertuah. Hasilnya, rumah itu sepi untuk beberapa waktu hingga akhirnya Bu Cino dan sang suami datang, lalu menetap.

Kedatagan keluarga Tionghoa itu bukannya tanpa geger: saya ingat, beberapa tetangga berkomentar pedas di antara sesama mereka meski tak berani menyampaikan langsung kepada pihak yang dimaksud, yakni Pak Cino dan Bu Cino. Adapun orangtua saya, pada mulanya mungkin “sealiran” dengan para penentang kehadiran “entitas lain” alias pendatang baru di lingkungan kami itu. Namun, apa boleh bikin, akhirnya mereka seolah-olah mantap menerima keluarga Bu Cino dan yakin: tak ada apa-apa; semuanya akan baik-baik saja.

(Mungkin karena keluarga saya, pada awalnya, adalah keluarga perantau–mungkin juga tidak.)

Keyakinan itu pun pernah goyah, tentu. Sekali waktu, mendapati Pak Cino yang sering pulang menjelang dini hari dan keluar biasanya menjelang siang, menyeruak isu: pria berambut cepak itu biasa melotrekan alias penjudi. Akan tetapi, tak ada yang dapat membuktikan tudingan itu. Akhirnya, gosip itu menguap begitu saja bersama waktu.

Di luar desas-desus miring dan stereotip yang ditanggungnya, kelurga Pak Cino bagi saya menjadi jalan menuju pengertian toleransi hingga saat ini: mereka yang mengajarkan saya untuk teguh dalam corak pribadi, dan kesendirian yang lahir karena itu, di tengah kehidupan bersama pemeluk agama mayoritas (Islam) dan suku-suku lain di negeri ini. Dari mereka pula saya memahami bahwa memang tak mudah menjalani keseharian dalam perbedaan karena cerita ini:

Tiap kali pulang dari lawatan ke Medan, Sumatera Utara–kota pertama (agaknya) dalam kehidupan keluarga mereka–Pak Cino senantiasa menyertakan oleh-oleh yang (tampaknya) hanya ia berikan kepada dua keluarga: saya dan tetangga sebelah rumah saya. Buah tangan itu berisi salak pondoh khas Padangsidimpuan, bika ambon pabrikan Medan, dan roti isi selai yang tak saya ketahui namanya. Pak Cino atau istrinya biasanya akan memanggil saya di depan rumah untuk mengantarkan oleh-oleh itu; perlakuan yang sama ia tunjukkan kepada tetangga saya. Sebagai anak kecil yang tengah riang gembira (tetapi dari keluarga miskin), saya menyambut pemberian itu dengan sukacita yang tak terperikan: hanya nanar pada mata saya menatap ketulusan pemberian dari seseorang yang bahkan sejarah dan masa depannya telah dikutuk oleh orang sebangsa saya–sesuatu yang kelak saya tahu ketika mulai dewasa.

Mungkin karena itu juga, tiap kali membaca esai Gus Dur, yang memerikan pandangan soal etnis Tionghoa atau Cina keseluruhan pada tahun-tahun itu, dan saat si Gus dilengserkan dari kursi presiden, hati saya teriris. Tak ada yang mampu saya katakan lagi, kecuali gumam separuh tertahan berisi pertanyaan, yang terus menekan dada ini: “Sampai kapan begini?”

*

Di Pekanbaru, tahun 2011, saya baru sadar bahwa negeri ini memang dibingkai dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”, tetapi di akar rumput, dalam kenyataannya, masyarakat kita adalah penganut paham rasialisme-tribalisme: prasangka bahwa suku sendiri lebih digdaya ketimbang suku lain dan kesadaran akan kesukuan itu tak dapat diinterupsi lagi alias sudah final. Kenyataan itu hadir lewat kisah Niu, yang pernah saya cuplik di tulisan berjudul “Bahaya Laten Kesepian”. Niu, gadis Tionghoa itu, buat saya telah menjadi insipirasi tersendiri di samping kehadiran sang Baba, kakeknya, yang tak kalah penting dalam mengubah haluan saya soal diskursus mayoritas-minoritas di negeri ini.

Ketika ke Siak, pada tahun 2014, sekali lagi saya melihat sendiri dan berhadapan dengan kenyataan bahwa gampang buat orang-orang kebanyakan untuk menyederhanakan persoalan: jika ia Cina, jalan untuknya kurang lapang (sebab ia berbeda dari “kita); jika ia Nasrani (Katolik/Protestan/lainnya), tak mudah buatnya untuk menegakkan rumah ibadah (karena pengikut agama itu dianggap sedikit); dan jika ia berasal dari suku-suku minoritas lain, kebetulan bermata sipit (lantaran Proto Melayu), siap-siaplah untuk dipandang sebelah mata oleh penduduk mayoritas di wilayah itu.

Namun, lain halnya jika tiga kategori tadi kita ubah: apabila ketiganya kaya, mungkin ia diperlakukan agak beda, bahkan bisa dianggap sebagai warga kelas I (kategorisasi semacam ini, percaya atau tidak, masih hidup di republik yang menjunjung Pancasila ini–entah karena pragmatisme yang merajalela di masyarakat kita, sikap dan sifat individualistik, atau sebab-sebab lainnnya). Akan tetapi, jumlah orang kaya tentu dapat dihitung, sebagaimana orang miskin yang jumlahnya tak dapat dimistik jadi nol (“Sajak Orang Miskin”, WS Rendra) sehingga stereotip tetaplah stereotip–dan entah sampai bila.

*

Kulminasi dari beberapa kasus membuat Jenderal Adriaan Valckneier membantai 10.000 orang Tionghoa di Batavia pada tahun 1740. Gubernur Jenderal ke-25 Hindia Belanda itu jelas tak sendirian: sekujur tubuh sejarah negeri ini berisi mayat-mayat orang Tionghoa dan warga mayoritas lainnya. Mereka, orang Tionghoa itu, bahkan dibunuh tanpa peradilan, sebagaimana kasus 1965; terpaksa eksodus karena tak mungkin bertahan di sebuah zaman penuh huru-hara (1998); bahkan hingga kini masih dianggap sebagai biang kekacauan ekonomi (dan sebagian lain dipuji, dalam lokus yang sama).

Lantas, sampai kapan kebencian itu akan mendarah daging, dari atas hingga bawah? Saya tak ingin waktu yang menjawabnya, tapi apa boleh bikin: horor atas nama rasialisme memang mesti dilawan bersama, di tempat mana pun di Indonesia, dan dimulai sekarang juga–lebih-lebih pada masa ini: ketika politik menyelinap dalam tiap kalimat dan meracuni percakapan.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *