Praperadilan Mantan Menpora Imam Nahrawi Ditolak, Status Tersangka KPK Sah

Imam Nahrawi mengenakan rompi oranye KPK. (Foto: Merdeka.com/Dwi Narwoko)
Loading...

Gugatan penetapan tersangka suap dana hibah KONI yang diajukan oleh mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (12/11/2019) dalam sidang putusan praperadilan.

"Menolak praperadilan pemohon untuk seluruhnya," ucap hakim Elfian membacakan putusan, sebagaimana diberitakan Tempo.co.

Menurut hakim, penetapan status tersangka Imam Nahrawi sah berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Hakim menambahkan, termohon sudah memiliki dua alat bukti yang sah, yakni alat bukti saksi dan alat bukti surat.

“Menimbang bahwa persoalan apakah dari bukti-bukti di atas mempunyai kualitas terbukti atau tidaknya pidana dari seorang tersangka, hal tersebut sepenuhnya adalah kewenangan majelis hakim pokok perkara," tutur hakim Elfian dalam pertimbangannya.

Di samping itu, hakim pun juga menyatakan, surat perintah penyidikan dan penahanan yang dikeluarkan KPK sah sebab masih dalam kewenangan pimpinan KPK dan tidak ada kekosongan hukum.

"Dalam dalil permohonannya pemohon menyatakan surat yang ditandatangani Agus Rahardjo adalah cacat hukum karena dalam konferensi pers, Agus dan dua pimpinan lain telah menyerahkan mandat ke presiden sehingga penetapan tidak kolektif kolegial dan tidak sah," demikian hakim Elfian.

Sebelumnya, Imam dan asisten pribadinya, Miftahul Ulum, ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi di Kemenpora oleh KPK. Lembaga antirasuah menduga Imam telah menerima duit dengan total Rp 26,5 miliar selama kurun waktu 2014-2018. Sebagian uang itu diterima Imam melalui Ulum. KPK menyangka sebagian uang yang diterima Imam berasal dari pencairan dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia tahun anggaran 2018.

Adapun sebagian uang lainnya pun diterima Imam selaku Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima dan terkait jabatan Imam lainnya di Kemenpora. Atas sangkaan itu, KPK menjerat Imam Nahrawi dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12 B atau Pasal 11 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang perubahan atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.



Loading...




[Ikuti Terus Kawula.id Melalui Sosial Media]






Berita Lainnya...

Tulis Komentar