Politik dan Milenial

Politik dan Milenial

Istilah milenial, belakangan ini, akhirnya, layak dikaji ulang. Sebab, periodisasi atas dasar usia–kelahiran 1980–1990an itu, menurut sejumlah lembaga–kini sudah telanjur didramatisasi oleh para politikus di republik ini untuk mengaburkan kenyataan: mereka sudah tua!

Meski tua pun cuma soal usia, tapi ada yang menggelitik-pedih di sini: para politikus itu, dengan segala ambisi mereka, tak punya p(em)ikiran yang maju. Padahal, cara berpikir muda-praktis itu yang menjadi ciri generasi milenial. (Mereka bahkan belum menyadari, agaknya, betapa generasi Z lebih santai lagi dalam menghadapi sesuatu ketimbang kakaknya, si milenial itu!)

Ajaib, memang, melihat kenyataan belakangan ini: paman dan bibi kita yang berlaga untuk duduk di kursi empuk gedung dewan, menyebut diri mereka milenial. Tersedak atau tidak saat mendengar klaim mereka itu, tiap bagian dari generasi milenial pasti mengaduh di dalam hati, “Loh, kok umur 50–60 ngaku-ngaku muda, sih?”

Mungkin milenial pun mafhum bahwa klaim golongan tua itu sekadar pemanis bibir alias untuk menggaet pemilih pemula, tetapi jelas belaka jika langkah itu berisiko. Sebab, disadari atau tidak, bukankah terang belaka bahwa generasi baru ini menghendaki orang-orang yang bersih untuk duduk di pemerintahan dan legislatif (catat: mereka sangat mengapresiasi kerja Komisi Pemberantasan Korupsi dan mengutuk koruptor agar membusuk di neraka!), kemajuan di segala bidang–terutama teknologi dan informasi–, dan harapan-harapan lainnya?

Impian-impian itu yang, sejatinya, kerap gagal diwujudkan oleh sosok-sosok lama dengan “lagu daur ulang” tersebut sehingga milenial pun secara membabi buta mereka. Banyak yang berpandangan lain, tentu saja, tapi perlu diketengahkan di sini: apa mungkin kita berpikir untuk menyerahkan, secara bulat-penuh, kekuasaan kepada mereka yang masih saja mempertanyakan manfaat kecepatan internet sementara negeri ini berada di urutan buncit untuk kawasan Asia Tenggara dalam perkara itu? Apa mampu orang-orang tua yang merasa dirinya muda itu menyelesaikan masalah-masalah zaman kiwari, semisal perlunya membangun kesadaran bagi anak muda buat berwirausaha, sedangkan pola berpikir mereka cenderung menghamba kepada kuasa jabatan dan uang melulu?

Di sisi lain, bukankah tudingan bahwa milenial itu apolitis dan ahistoris juga meluncur dari mulut hampir semua golongan tua di negeri ini? Saya kira, memang penting dipikirkan kembali betapa noraknya dunia politik kita hari ini meski Reformasi sudah menginjak kepala dua. Pasalnya, kelakuan politikus kita saat ini memang masih jauh dari harapan yang dilambungkan oleh para penggerak perubahan pada akhir 1990an dulu itu.

Namun, tetap perlu optimistis, bukan?

Tentu saja. Tanpa perlu mendaku paling, atau dekat dengan, milenial, politikus kita sebenarnya dapat menunjukkan tanda-tanda perubahan yang kita harapkan itu. Dimulai dari berhenti menjual retorika visi-misi jika terpilih, kampanye dengan menyalurkan sembako dan uang tunai, hingga melibatkan anak-anak zaman baru ini dalam merancang program ke depan, upaya untuk meremajakan pikiran demi kemajuan yang diharapkan akan menemukan jalannya. (Tidak menjadi politikus pun, kiranya, semua orang tua dapat mendaku dirinya sebagai bagian dari milenial–asal ia punya komitmen–disertai p(em)ikiran dan kerja-kerja nyata–untuk masa depan yang lebih baik.)

Lantas, bagaimana dengan milenial yang berpolitik–menceburkan diri ke dalam ekosistem partai politik hingga menjadi calon anggota legislatif, misalnya? Jawabannya: jika sikap dan tindakan mereka, saat terpilih atau tidak, lebih buruk ketimbang generasi tua, kita sebaiknya menghapus istilah milenial dari kamus kehidupan.[]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *