Pemerintah Klaim Tidak Berwenang Pantau Medsos Pelamar CPNS, Gantinya SKCK dan Soal-soal Tes

Ilustrasi tes ujian CPNS. (Foto via Suara.com)

Sebagai bentuk antisipasi terhadap radikalisme, akun media sosial (medsos) para pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 kabarnya akan dipantau oleh pemerintah. Namun, hal yang berbeda disampaikan oleh Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Andi Rahadian. Ia menyebut, pemerintah tak berwenang memantau akun medsos para pelamar tersebut.

Ditegaskannya, penyaringan tahap awal untuk para pelamar ini akan dilakukan lewat Surat Keterangan Catatan kepolisian (SKCK) dan pertanyaan yang muncul dalam berbagai tahapan tes.

"Kalau di tingkat pendaftaran itu, secara umum paling kan SKCK itu," ucapnya, Jumat (15/11/2019).

Ia menambahkan, lagi pula, para pelamar pun belum terikat selayaknya Aparatur Sipil Negara (ASN). Aturan yang ada, kata dia lagi, hanya tentang pemantauan terhadap ASN, contohnya Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai penanganan radikalisme yang sebelumnya diteken sejumlah kementerian dan lembaga.

"Itu (pemantauan medsos) mungkin kalau pelaksanaan juga agak sulit, ya karena SKB yang kami bentuk sendiri itu juga spesifik mengenai ASN, jadi bukan CPNS-nya," bebernya.

"Kalau mereka (ASN) itu kan ada sumpah dan janji PNS. Lalu kalau mereka (ASN) juga terikat Panca Prasetya KORPRI," paparnya.

Meski demikian, kata dia lagi, pihaknya juga akan menyisipkan pertanyaan khusus sejak Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) untuk menyaring dari  awal calon pegawai berpaham radikal.

"Di situ akan ada soal-soal, apakah seorang calon itu terpapar radikalisme atau tidak," sebutnya.

Ditambahkan Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN), Paryono, upaya itu pun dilakukan untuk menilai tingkat radikalisme calon PNS.

"Tes Wawasan Kebangsaan saya kira di situ juga bisa menyaring. Pada saat, misalnya, sudah masuk CPNS pun mereka akan selalu diawasi dan setiap CPNS akan melakukan latsar (pelatihan dasar) dan semua itu akan membawa mereka untuk tidak terpapar radikalisme," katanya.

Akan tetapi, ia mengklaim tidak tahu persentase pertanyaan terkait pengujian tingkat radikalisme pelamar. Ketentuan itu, imbuhnya, dibahas khusus oleh anggota Konsorsium Perguruan Tinggi.

"Ya kami tunggu saja soal itu seperti apa karena kan yang membuat konsorsium," jelasnya.

Untuk diketahui, pendaftaran Seleksi CPNS 2019 dimulai pada 11 November 2019 hingga 24 November 2019, secara online lewat situs resmi sscn.bkn.go.id. Pelamar akan mengikuti rangkaian tes mulai awal 2020. Kemudian, para calon pegawai itu mengikuti computer assisted test (CAT) pada bulan Februari dan dilanjutkan seleksi kompetensi bidang (SKB) pada Maret 2020.







[Ikuti Terus Kawula.id Melalui Sosial Media]






Berita Lainnya...

Tulis Komentar