KAWULA.ID — Pemerintah menargetkan tambahan penerimaan pajak dari kalangan wajib pajak berpenghasilan tinggi untuk menopang program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis dan Kopdes Merah Putih. Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Drajad Hari Wibowo memastikan langkah itu ditempuh tanpa membebani rakyat kecil. Reformasi pajak menjadi salah satu jalur utama menjaga kesiapan APBN.

Pernyataan itu disampaikan Drajad dalam dialog Power Lunch CNBC Indonesia yang tayang Jumat (6/11/2026). Ia menegaskan pemerintah tidak ingin beban fiskal justru mempersempit ruang ekonomi kelas menengah yang sedang tertekan.

Kelas Menengah Menyusut 10 Juta Orang dalam Lima Tahun

Drajad memaparkan disrupsi teknologi dan ekonomi telah mengubah struktur kelas menengah Indonesia. Pada 2019 jumlah kelas menengah tercatat 57 juta orang. Pada 2024 angkanya turun menjadi 47,5 juta, atau berkurang sekitar 10 juta dalam lima tahun.

Penurunan sebesar itu dinilai sebagai sinyal bahwa transformasi ekonomi belum sepenuhnya terakomodasi oleh kebijakan. Pemerintah, kata Drajad, merespons dengan mendorong penciptaan lapangan kerja baru melalui investasi dan hilirisasi.

Sejumlah insentif disiapkan untuk meringankan kelompok berpenghasilan menengah ke bawah. Di antaranya pemangkasan PPh untuk gaji di bawah Rp 10 juta, diskon iuran jaminan sosial, dan pemberian KPR rumah subsidi. Program magang dan vokasi juga digencarkan untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja.

Pariwisata dan Ekraf Dibidik Jadi Mesin Ekonomi Baru

Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif disebut sebagai salah satu penopang pertumbuhan yang sedang didorong pemerintah. Drajad mengakui masih ada tantangan regulasi dan birokrasi yang kurang kondusif di sektor itu. Perbaikan aturan dan insentif inovasi dinilai perlu agar pariwisata dan ekraf benar-benar berfungsi sebagai mesin ekonomi.

Dari sisi manufaktur, pemerintah melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi di berbagai sektor. Cakupannya mulai dari perkebunan kelapa sawit hingga industri kertas. Industri data center juga diproyeksikan menjadi sumber pertumbuhan baru, seiring percepatan digitalisasi di era kecerdasan artifisial.

APBN Dituntut Tetap Kuat untuk Tiga Program Prioritas

Drajad memastikan kesiapan APBN dalam mendukung program prioritas pemerintah. Tiga program yang disebutnya adalah Makan Bergizi Gratis, Kopdes Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih. Ketiganya menuntut alokasi anggaran yang tidak kecil, sehingga penerimaan negara perlu terus diperkuat.

Reformasi pajak menjadi pilihan utama untuk menambah penerimaan tanpa menaikkan tarif yang membebani rakyat. Pemerintah mengarahkan perluasan basis pajak ke kelompok mampu, bukan ke pekerja bergaji rendah yang daya belinya sedang melemah.

Dengan struktur penerimaan yang lebih kuat, Drajad berharap program prioritas tetap berjalan sementara tekanan terhadap kelas menengah bisa diredam. Kemenko Perekonomian memposisikan diri sebagai pengoordinasi lintas sektor agar kebijakan fiskal, investasi, dan hilirisasi bergerak searah.