Pelamar CPNS dari Kalangan LGBT Ditolak Kejaksaan Agung, Menpan-RB Mendukung

Ilustrasi peserta CPNS. (Foto: CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Sikap Kejaksaan Agung menolak pelamar calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari kalangan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) didukung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo. Tjahjo menilai, dalam sikap Kejaksaan Agung itu, tak ada unsur yang dilanggar atau bermasalah.

"Saya setuju dengan Kejaksaan. Enggak ada masalah," ucapnya, Jumat (22/11/2019).

Di sisi lain, ia pun tak mempersoalkan tentang penolakan Kejaksaan Agung bagi pelamar CPNS yang sedang hamil. Menurutnya, penolakan itu sah diajukan oleh pihak Kejaksaan.

"Saya kira sah-sah saja. Mereka ingin yang sempurna kok, boleh aja, enggak ada masalah," imbuhnya.

Diketahui, larangan bagi LGBT dan wanita hamil mendaftar CPNS ditemukan oleh Ombudsman, merujuk dari laporan yang mereka terima. Ada sejumlah kementerian dan lembaga yang menerapkan itu, aik di level daerah maupun pusat, termasuk Kejaksaan Agung dan Kementerian Pertahanan.

Namun, Kejaksaan Agung tak mau bicara banyak soal dugaan diskriminasi terhadap kalangan tertentu. Mereka mengaku membatasi CPNS yang mendaftar karena pihaknya hanya ingin memiliki pegawai yang normal.

Menyikapi itu, MPR angkat suara dan menegaskan tidak ingin ada larangan yang terindikasi diskriminasi terhadap kalangan tertentu yang ingin mendaftar CPNS. Bagi bagi pimpinan MPR, yang penting adalah pendaftar CPNS tidak pernah melakukan pelanggaran hukum.







[Ikuti Terus Kawula.id Melalui Sosial Media]






Berita Lainnya...

Tulis Komentar